Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/424
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRisawati-
dc.date.accessioned2017-07-26T07:02:57Z-
dc.date.available2017-07-26T07:02:57Z-
dc.date.issued2015-04-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/123456789/424-
dc.description.abstractOtonomi daerah adalah hak wewenang dan kemajuan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Hal ini dilakukan dengan maksut dalam rangka usaha menjamin lajunya perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan serta dalam rangka untuk mewujutkan pembangunan kawasan kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah daerah Rokan Hilir mengeluarkan peraturan daerah No.8 tahun 2009 tentang pembangunan di kawasan kepenghuluan, dimana pemerintah kepenghuluan diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri termasuk pembangunan daerahnya berdasarkan adat istiadat kebiasaan masyarakat kepenghuluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah Rokan hilir No.8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data melelui wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepela Kepenghuluan Ujung Tanjung, Sekretaris Kepenghuluan, Kepala Dinas Pekerja Umum dan staf – stafnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan di kepenghuluan Ujung Tanjung dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari terlaksananya pembangunan – pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik di kepenghuluan Ujung Tanjung dengan baik, meskipun peleksanaan implementasi pembangunan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh ini diakibatkan anggaran yang terbatas.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectImplementasi Pembangunanen_US
dc.titleImplementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Riauen_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:SP - Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118520029_file1.pdfCover712.93 kBAdobe PDFView/Open
118520029_file2.pdfAbstract669.63 kBAdobe PDFView/Open
118520029_file3.pdfIntroduction673.38 kBAdobe PDFView/Open
118520029_file4.pdfChapter I681.05 kBAdobe PDFView/Open
118520029_file5.pdfChapter II724.43 kBAdobe PDFView/Open
118520029_file6.pdfChapter III674.23 kBAdobe PDFView/Open
118520029_file8.pdfEnclousure664.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.