Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Upaya Pembinaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Menurut Undangundang No. 32 Tahun 2004

Abstract

Menurut Undang-Undang Dasar 1945. sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah secara luass nyata dan bertangung jawab dengan cara pemberdayaan Masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga adat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 9 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerimah di Daerah