Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Fungsi dan Peranan Badan Pusat Statistik Dalam Penyaluran Dana Subsidi Langsung Tunai Bagi Rakyat Miskin Menurut Inpres No. 12 Tahun 2005

Abstract

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang di antaranya memuat target menurunkan angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjndi 8,2% pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam Alokasi Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Namun demikin, kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai akibat meningkatknya harga minyak mentah di pasar internasional. APBN Tahun 2005 yang memperkirakan harga minyak $24 perbarel. Namun kenyataannya harga terus melambung mencapai rata-rata $56.6 perbarel. Bahkan harga saat ini mendekati $ 70 perbarel dengan harga minyak dunia semahal ini, pemerintah harus menyediakan dana untuk subsidi BBM sebesar Rp. 113,7 trilliun, kira-kira seperempat keseluruhan belanja negara. Akibatnya APBN akan mengalami defisit sebesar Rp. 46,4 trilliun, dimana Rp. 23.2 trilliun diantaranya masih sulit untuk dicari pendanaannya.