Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Desen, Kana | - |
dc.contributor.author | Desen, Kana | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:20:57Z | - |
dc.date.available | 2017-11-20T09:20:57Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4531 | - |
dc.description.abstract | Korupsi berasal dari perkataan latin '' corruption'' atau ''korupsi'' yang berarti kecurangan atau perubahan, dan penyimpangan, korupsi berarti setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Sedangkan Penyidikan merupakan hal yang terpenting dalam proses pengungkapan suatu perkara, di penyidikan inilah fokus terhadap suatu perkara, karena jika pada penyidikan ini tidak fokus maka tidakan terkumpul bukti bukti dan dengan sendirinya berakibat tidak terungkapnya suatu perkara Korupsi termasuk kepada salah Satu jenis tindak pidana khusus (TPK) sehingga undang-undang juga mengatur ketentuan khusus untuk penanganannya. jaksa pun merupakan penegak hukum yang sangat penting peran dan tugasnya dalam menanggulangi keajahatan dan menegakkan hukum. Kejaksaan memiliki peran dan wewenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi tidak ada diatur secara eksplisit. Namun dalam Undang undang yang mengatur tentang profesi Jaksa, juga KUHAP sebagai dasar umum bagi pelaksanaan peradiLan di Indonesia mengatur tentang peran dan wewenang dari Kejaksaann dan Kepolisian ini, selain undang-undang tersendiri yang meng.ltur tentang profesi Jaksa dan Polisi Kejaksaan memiliki hak khusus untuk menangani penyidikan tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Wewenang | en_US |
dc.subject | kejaksaan penyidikan | en_US |
dc.subject | tindak pidana korupsi | en_US |
dc.title | Wewenang Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi | en_US |
dc.title | Wewenang Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Criminal Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
998400016_file1.pdf | Cover | 403.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
998400016_file2.pdf | Abstract | 339.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
998400016_file3.pdf | Introduction | 591.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
998400016_file4.pdf | Chapter I | 327.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
998400016_file8.pdf | Reference | 511.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.