Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4575
Title: Pelaksanaan Pemberian Izin Perhotelan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan Dikaitkan Dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 37 Tahun 2002
Authors: Veronica, Lidya
Keywords: izin perhotelan;izin hotel;pemberian izin
Issue Date: Aug-2007
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Pemberian izin perhotelan sangat begitu penting dalam menunjang tujuan- tujuan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Tetapi meskipun demikian tetaplah diperlukan kebijakan administrasi tertentu sehingga izin pendirian hotel tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya warga Kota Medan. Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar peranan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kcbudayaan Kota Medan sebagai sebuah instansi Pemerintah Kota Medan dalam hal pelaksanaan pcmberian izin bagi usaha perhotelan serta rugas lainnya yang terkait. Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah: I. Bagaimanakah syarat dan prosedur pendirian sebuah hotel ? 2. Bagaimanakah sanksi administratif terbadap penyalahgunaan izin operasional pendirian hotel ? Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data maka diketahui aspek hukum ditemukan dalam hal pemberian perhotelan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan adalah bahwa pada dasarnya izin yang diberikan tersebut harus disinkronkan atau dihubungkan dengan peningkatan kualitas di bidang kepariwisataan, karena hotel adalah salah satu dari beberapa aspek yang saling berkaitan dalam bidang industri pariwisata. Peranan Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan juga menjadi dasar dalam pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan perhotelan. Bahwa Aspek Hukum Administratif Negara mengatur tentang izin penyelenggaraan perhotelan yang melaksanakan tugas-tugasnya sebagai salah satu bidang bisnis kepariwisataan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penyimpangan-penyimpangan surat izin penyelenggaraan perhotelan dapat dihindari. Selain pelaksanaan pendirian gedung dan bangunan dimana hotel didirikan, maka pelaksanaan pcmberian izin perhotelan juga didasarkan kepada pelaksanaan dan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi gangguan dan juga sangat berbubungan dengan pelaksanaan Amdal sehubungan operasional hotel dan bubungannya dengan lingkungan hidup.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4575
Appears in Collections:SP - Law of State Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
038400009_file1.pdfAbstract949.29 kBAdobe PDFView/Open
038400009_file2.pdfCover550.16 kBAdobe PDFView/Open
038400009_file3.pdfIntroduction1.26 MBAdobe PDFView/Open
038400009_file4.pdfChapter I770.53 kBAdobe PDFView/Open
038400009_file8.pdfReference734.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.