Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/475
Title: | Akibat Hukum Tindak Pidana Penipuan Pembayaran Melalui Cek Giro Kosong (Studi Kasus Putusan No. 1123/Pid.B/2014/Pn.Mdn) |
Authors: | Ginting, Kharisma S |
Keywords: | Tindak Pidana;Penipuan;Pembayaran;Cek Kosong |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Pembahasan skripsi ini tentang tindak pidana penipuan pembayaran melalui cek kosong. Pelaksanaan pembayaran melalui cek giro kosong adalah merupakan salah satu modus operandi kejahatan modern dewasa ini. Sebagai suatu kejahatan maka pembayaran melalui cek kosong dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam kejahatan penipuan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong, siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian dan analisis menjelaskan pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana. Artinya tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong tersebut dimasukkan ke dalam klasifikasi tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana. Pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong adalah kepolisian. Karena Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerinatahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong tersebut dipidana atas perbuatannya tersebut. Apabila perbuatan pengancaman tersebut dilakukan secara sengaja, selanjutnya dilakukan secara sadar oleh seseorang yang waras serta diketahui perbuatan penipuan tersebut ada diatur di dalam perundang-undangan yaitu Pasal 378 KUHP, maka pada kapasitas ini pelaku penipuan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/123456789/475 |
Appears in Collections: | SP - Criminal Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118400161_file1.pdf | Cover | 982.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
118400161_file2.pdf | Abstract | 669.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
118400161_file3.pdf | Introduction | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
118400161_file4.pdf | Chapter I | 149.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
118400161_file5.pdf | Chapter II | 232.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
118400161_file6.pdf | Chapter III | 92.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
118400161_file8.pdf | Enclousure | 742.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.