Tindak Pidana Disersi yang Dilakukan Anggota TNI Khususnya TNI-AD Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Studi kasus di Kodam I Bukit Barisan Medan)

Abstract

Pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar proses yang dijalankan terhadap pelaku tindak pidana disersi yang dimulai dari penyidikan sampai kepada penjatuhan hukuman deogan mengambil lokasi penelitian pada Kudam l Bukit Barisan Medan. Untuk membahas pemyataan tersebut maka diajukan permasalahan apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi di lingkungan TNI AD dan bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan di lingkungan TNI AD. Untuk melakukan pembahasan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian di Kumdam I/Bukit Barisan Medan. Dari basil penelitian diketahui disersi adaJah suatu perbuatan yang bertentangan dengan KUHP Tentara karena akibat-akibat dari disersi tersebut maka seseorang tersebut akan mengakibatkan timpangnya jalan sebuah organisasi ketentaraan, serta dapat membahayakan negara apabila diserang musuh. Kejahatan disersi adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang tentara dengan maksud meninggalkan tugasnya dan dilakukan tanpa hak. Apabila seorang tentera perginya dengan syah tetapi ia tidak kembali lagi maka bat tersebut juga dapat dikatakan tentara tersebut telah melakukan disersi. Meskipun ada perbedaan ketentuan yang mengatur tentang tata cara beracara baik itu dalam sistem peradilan umum maupun sistem peradilan militer, dimana di dalam sistem peradilan umum dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan yang mengatumya dan pada sistem Peradilan Militer dipakai Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi dalam bat ketentuan pengaturan perbuatan pidana pada orang yang didakwa melakukan kejahatan tennasuk disersi tersebut tetap dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. Disersi lebih banyak disebabkan oleh faktor bahwa anggota tentara merasa jemu dan bosan dalam melakukan tugasnya sedangkan pediatian terbadap kesejahteraan mereka kurang. Untuk bat yang demikian maka hendaknya pemerintab dapat lebih meningkatkan kesejahteraan para anggota TNl ini.