Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan pada Proses Penyidikan Tersangka Di Tingkat Kepolisian Menurut KUHAP Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Abstract

Komponen peradilan yang cukup urgen adnlah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut salah satunya adalah polisi. Dalam proses pidana, polisi yang bErpEran sEbagai penyidik. Didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar atau membaca brrita yang berhubungun dengan tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam interogasi, terbukti dengan laporan akhir tahun 2002 Lembaga Bantuan Hukum Medan bahwa kekerasan yang dilakukun aparat POLRI menduduki peringkat teratas. TAP Vl/MPR/2000 mengatur tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan dalam Pasal I '"Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing- masing." Hal ini berarti bahwa POLRI adalah institusi yang mandiri yang dapat berdiri dan bertindak sendiri dan tidak tergantung pada institusi sehingga yang berkaitan dengan aspek kewenangan, tugas dan fungsi, suatu organisasi kepolisian,merupakan tugas tersendiri bagi POLRI.