Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Kasus No. 20/Pdt.G/2009/PNTPI)

Abstract

Pembahasan skripsi ini tentang pertanggungjawaban badan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan laut dengan menelaah putusan No. 20/Pdt.G/2009/PNTPI. Dalam kasus pencemaran lingkungan hidup khususnya di laut yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Maka pada kapasitas ini pertanggungjawaban hukum dapat dimintakan kepada pengurus perusahaan tersebut dengan dasar pengurus perusahaan tersebut mewakili perusahaan. Keadaan ini menjelaskan bahwa badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan perusahaan yang merusak lingkungan hidup laut. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut yang dilakukan oleh suatu badan hukum dan bagaimana pertanggungjawaban hukum badan hukum pelaku pencemaran lingkungan laut. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian dan analisis menjelaskan bentuk penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut yang dilakukan oleh suatu badan hukum meliputi pencemaran oleh minyak, pencemaran oleh logam berat, pencemaran oleh sampah, pencemaran oleh pestisida, pencemaran akibat proses Eutrofikasi, pencemaran akibat peningkatan keasaman, dan pencemaran akibat polusi kebisingan. Pertanggungjawaban hukum badan hukum pelaku pencemaran lingkungan laut adalah tanggung jawab keperdataan (ganti rugi), tanggung jawab administrasi (pencabutan izin usaha, pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, dan paksaan pemerintah) serta pertanggung jawaban kepidanaan (penutupan kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; perbaikan akibat tindak pidana; pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ataupenempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.) serta secara umum yaitu pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha ataupun terhadap atasan yang memberikan perintah Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Badan Hukum, Pencemaran