Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pembatalan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 417K/Pid.Sus/2014 Jo.Putusan No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.Pst)

Abstract

Korupsi berasal dari bahasa Latin “Corruptio” atau “Corruptus”, yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis “Corruption” serta Belanda “Corruptie”, dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia “Korupsi”. Secara harfiah/bahasa sehari-hari korupsi berarti : kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta “korupsi” diartikan sebagai : “perbuatan yang buruk seperti : penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia “korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sejarah korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan Orde Lama, Pemerintahan rezim Orde Baru dan Orde Reformasi.Pemerintahan rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan militerisme menumbuhsuburkan terjadinya korupsi di semua aspek kehidupan dan seolah-olah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara Negara sudah terjangkit “virus korupsi” yang sangat ganas.