Aspek Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (SATU) Bagi Individu (Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.B/2014/PN.Sdk)

Abstract

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Tujuan dan alasan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang dibahas yaitu Untuk mengetahui Pertanggung jawaban bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Individu dan untuk mengetahui usaha dan upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Sidikalang yaitu dengan mengambil kasus tentang penyalahgunaan narkotika yaitu Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Sdk. Bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi Individu adalah dihukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalan dikaitkan dalam kasus Putusan No. 18/Pid.B/2014/PN.Sdk Terdakwa penyalahgunaan Narkotika dihukum selama satu tahun pidana penjara sebagai bentuk pertanggung jawabannya atas perbuatannya yang meresahkan masyarakat dan dapat merugikan orang lain juga. Upaya untuk mencegah terjadi penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi individu harus lebih menerangkan kepada masyarakat terutama anak-anak dan remaja tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika sampai dapat menyebabkan kematian pada penggunanya. Upaya dilakukan yaitu dengan: Tindakan preventif yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan penipuan yang merugikan orang lain. Tindakan refresif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.