Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/566
Title: Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Studi di Kecamatan Medan Barat)
Authors: Hafiz, Muhammad
metadata.dc.contributor.advisor: Harahap, R. Hamdani
Kusmanto, Heri
Keywords: Implementasi Kebijakan;Pedagang Kaki Lima (PK-5)
Issue Date: 2013
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: One of important problem in Medan at present and possibility also a period of coming is limitation of town ability to provide the opportunity work for the society what increase at full speed. Informal sector assumed a lot of inviting problem in town area, because of informal sector (Cloister Merchant / PK-5) especially who operating in strategic places should lessen the beauty of town and anticipated as cause of traffic jam and downhill the environment of city. In consequence there is government wisdom to limit the space move for informal sector. Even in metropolis like Jakarta, Surabaya And Medan, informal sector get the treatment which less properly from the worker of town publisher (SATPOLPP). For example, they are dissipated from place even their equipments not rarely to be confiscated. This research aim to analyze the Governmental policy implementation in Managing Cloister Merchants in Sub district of West Medan. This is descriptive research with qualitative approach. The sources of data were taken away from a Medan governmental functionary who handling Cloister Merchant, an organizer of co-operation of cloister merchant (PK-5) and also the society as buyer. Analyzing the data conducted by descriptive qualitative way. Result of research indicate that incidence of informal sector (Cloister Merchant / PK- 5) in West Medan as opportunity source work in this town represent the manifestation from its ill assorted that labor growth force with the opportunity work, beside that it’s about formal sector disability accommodating the labor excess. informal Sector existence in Medan can act as peacemaker spillway for a number of one who out of job in this town. Therefore as proper as informal sector in urban area require to get the intensive handling, in meaning, needed protection and guidance having the character of to construct up at development. Thereby informal sector earn more functioning as opportunity work for clan of unemployed and society who have low income in this town. Government policy of Management for Cloister Merchants aim to create the orderliness for all Cloister Merchants activities which are impressing in a mess, sloppy, not orderly, and far from the regulation. An expulsion that done by Government impress inequitable, but that matter just fair because Cloister Merchants which frequently bother the orderliness and public interest. Policy of Management on Cloister Merchant in Medan forming a basin, in form of co-operation mustering all commissioned Cloister Merchants to arrange their activities with forming co-operation regulation which is obliged to be obeyed. This co-operation aim to create the orderliness trade by all Cloister Merchants and also as basin to accept the aid from various circles.
Description: Salah satu persoalan penting kota Medan pada masa kini dan kemungkinan juga pada masa datang adalah keterbatasan kemampuan kota untuk menyediakan peluang kerja bagi penduduk kota yang terus bertambah dengan pesat. Sektor informal dianggap banyak mengundang masalah di daerah perkotaan, karena sektor informal ( Pedagang Kaki Lima / PK-5) terutama yang beroperasi di tempat strategis di kota dapat mengurangi keindahan kota dan diduga sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan menurunnya lingkungan hidup di kota. Karena itu ada pemerintah kota yang telah mengambil kebijaksanaan membatasi ruang gerak sektor informal. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, sektor informal mendapat perlakuan yang kurang pantas dari aparat penertiban kota. Sebagai contoh, mereka diusir dari tempat berusaha atau bahkan alat untuk berusaha disita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Medan Barat. Bentuk penelitian ini adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Key informan diambil dari pejabat pemerintah Kota Medan yang menangani Pedagang Kaki Lima, pengelola koperasi pedagang kaki lima (PK-5) dan juga masyarakat sebagai pembeli. Analisis data dilakukan secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya sektor informal (Pedagang Kaki Lima /PK-5) di Kota Medan sebagai sumber kesempatan kerja di kota merupakan manifestasi dari tidak sebandingnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja di satu pihak, dan di pihak lain, ketidakmampuan sektor formal untuk menampung kelebihan tenaga kerja. Keberadaan sektor informal di kota Medan dapat bertindak sebagai suatu katup pengaman bagi sejumlah orang yang menganggur di kota. Oleh karena itu sepantasnya sektor informal di daerah perkotaan perlu mendapat penanganan yang intensif, dalam arti, diperlukan perlindungan dan pengarahan yang bersifat membina ke arah pengembangan. Dengan demikian sektor informal dapat lebih berfungsi sebagai kesempatan kerja bagi kaum penganggur dan masyarakat berpenghasilan rendah di kota. Kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan bertujuan untuk menciptakan ketertiban bagi kegiatan para Pedagang Kaki Lima mengingat keadaan para Pedagang Kaki Lima saat ini yang terkesan semrawut, tidak rapi, tidak tertib, dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Memang tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah terkesan tidak adil, namun hal itu wajar saja dilakukan karena lokasi kegiatan dagang para Pedagang Kaki Lima yang sering kali mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dilakukan dengan membentuk suatu wadah, berbentuk koperasi yang menghimpun para Pedagang Kaki Lima yang bertugas untuk mengatur kegiatan para Pedagang Kaki Lima dengan membentuk peraturan-peraturan koperasi yang wajib dipatuhi. Koperasi ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban berdagang oleh para Pedagang Kaki Lima serta sebagai wadah untuk menerima bantuan dari berbagai pihak.
URI: https://repositori.uma.ac.id/123456789/566
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111801045_file 1.pdfCover131.27 kBAdobe PDFView/Open
111801045_file 2.pdfAbstract119.52 kBAdobe PDFView/Open
111801045_file 3.pdfIntroduction172 kBAdobe PDFView/Open
111801045_file 4.pdfChapter I115.64 kBAdobe PDFView/Open
111801045_file 5.pdfChapter II194.01 kBAdobe PDFView/Open
111801045_file 6.pdfChapter III86.48 kBAdobe PDFView/Open
111801045_file 8.pdfReference89.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.