Penyalahgunaan Senjata Api Ditinjau Dari KUH Pidana

Abstract

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Termasuk juga dalam pengertian senjata api, yaitu bagian-bagian senjata api, meriam. dan senjata penyembur api sena bagian-bagiannya, senjata tekar.an udara dan senjata tekanan pegas caliber 5,5 mm ke atas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti pistol ataurevolver tanda bahaya dan pistol/revolver lomba, senjata peluru karet, senjata gas air mata dan senjata kejutan listrik. Polri mcmpunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemberian dan pengawasan izin senjata api non organik TNI/Polri, disebabkan salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dcngan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Khusus dalam sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung yang militeristik, serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak Hukum, termasuk penyidik lerhadap terjadinya penyalahgunaan izin senjata api non organik TNI/Polri. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik adalah perilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas kewajaran dan kewenangannya serta kebudayaan masyarakat yang menganggap hubungan dengan Polri berarti menambah permasalahan baru.