Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Badan Hukum PT(Perseroan Terbatas) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Tidak semua kepailitan akan membawa direksi ke arah pertanggung jawaban yang ditentukan dalam Pasal 90 ayat (2) UUPT, melainkan hanya yang karena kesalahan direksi saja atau sebagai akibat gross negligence. fraud, conflict of imerest atau illegality yang dimungkinkan dimintanya pertanggung jawaban direksi secara pribadi. Tindakan direksi yang dengan sengaja tidak membayar kewajiban yang telah jatuh tempo sehingga menyebabkan perseroan dimohonkan kepailitan pada akhirnya jatuh dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap business judgement rule. Dalam konsepsi fiduciary duty terkandung duty of care and skill atau duty of loyaliry and good faith, yang pelanggarannya mengakibatkan breach of duty dari direksi tersebut, yang dapat membawanya kepada pertanggung jawaban pribadi tehadap kerugian yang diderita oleh perseroan,pemegang saham maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perseroan. Berbeda dengan konsepsi fiduciaty duty, dalam konsepsi business judgement rule, seorang direksi baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi atas kepailitan perseroan terbatas jika ia terbukti telah salah atau melakukan gross negligence, fraud, conflict of interest atau illegality.