Proses Penyusunan Dan Pengawasan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Studi Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Dalam penyusunan skripsi ini maka diadakan metode pengumpulan data secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Surnatera Utara. Dari hasil pengumpulan data maka diketahui fungsi Biro Keuangan Setdapropsu dalam hal pelaksanaan pengawasan adalah fungsi yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadakan dan melakukan suatu pengawasan terhadap segala hal mengenai pekerjaan pemerintah daerah di wilayah tugasnya baik urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Aspek hukum dalam proses pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan daerah suatu proses pengamatan kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan di dalam suatu instansi pemerintah untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya.Sedangkan aspek hukumnya meletakkan pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan tersebut dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ini menemukan keganjilan ditindak lanjuti sebagaimana pula ditentukan perundang-undangan.