Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Risdalina | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T10:37:28Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T10:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/123456789/649 | - |
dc.description | Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik. Perumusan Masalah Penelitian ini adalah 1.Bagaimana pengaturan dan kebijakan perlindungan anak menurut Hukum di Indonesia, 2.Bagaimana perlindungan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, 3,Hambatan apa yang dihadapi dalam melindungi Hak Anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu memberi gambaran secara khusus berdasarkan data yang disusun secara sistematis. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual. Semua data yang telah dikumpulkan dan diperoleh baik dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap Anak. Khususnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Mulai dari konstitusi UUD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 26B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Melalui keputusan pengadilan agama ataupun pengadilan negeri tetap dikeluarkan Akte Kelahiran dari kantor Catatan Sipil, apakah orang tuanya kawin dibawah tangan (bagi beragama Islam) atau perkawinan orang tuanya berdasarkan surat gereja (non Muslim) ataupun orang tuanya sama sekali tidak pernah melakukan perkawinan.Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri. Tetapi masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pelindungan terhadap anak khususnya anak yang pernikahannya tidak dicatatkan. maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa hambatan dalam melaksanakan Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu biaya pengurusan yang relatif Mahal, prosedur yang dianggap terlalu berbelit, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan mereka, kurang lengkapnya bukti-bukti sebagai persyaratan untuk melakukan penetapan. | en_US |
dc.description.abstract | The position of children born from a marriage that is not recorded only have a civil relationship with his mother while the father did not have a legal relationship except for the recognition of the father of the child to do an authentic deed. Problem Formulation This study was 1. How arrangements and child protection policy according to the Law in Indonesia, 2. How is the protection of children from a marriage that is not recorded, third, what barriers faced in protecting the Rights of the Child of marriage that is not recorded. This type of research that will be used in the preparation of this thesis is normative. Specifications research used analytic descriptive illustrate specifically based on data compiled systematically. This method focuses on solving actual problems. All data have been collected and obtained either from the primary data, ie data obtained directly from the public or the respondent and secondary data, ie data obtained from the literature. As well as all the information obtained will be analyzed qualitatively. Research shows that Indonesia has attempted judicially optimally in providing protection against Children. Especially children born out of marriage that is not recorded. Starting from the 1945 Constitution, and also the specific protection of children's rights as part of Human Rights, Log in Article 26B paragraph (2). Furthermore, it can be seen child protection in Indonesia in Law No. 4 Year 1979 on Child Welfare in conjunction with the establishment in 1979 as the "International Year of the Child". Through a court decision religion or state court still issued birth certificate from the Civil Registry office, whether his parents married under the hand (for Muslims) or the marriage of his parents by virtue of the church (non-Muslims) nor his parents had never perform marriages. Legal action against the protection of children born of the marriage that is not recorded for a Muslim is to apply Ithbat Determination of Marriage in the Religious and for non-Muslim religious establishment through petition in District Court. But still found some obstacles in the implementation of the protection of children, especially children whose marriage is not recorded. it can be concluded that there are some obstacles in implementing the Law on Child Protection on the marriage that is not recorded that the maintenance costs are relatively expensive,which is considered too complicated procedures, a lack of public understanding of the importance of their marriage record, based on incomplete evidence as a requirement to do determination. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Anak | en_US |
dc.subject | Perlindungan Hukum | en_US |
dc.subject | Hukum Administrasi Negara | en_US |
dc.title | Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MT - Master of Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131803005_file 1.pdf | Cover | 148.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
131803005_file 2.pdf | Abstract | 115.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
131803005_file 3.pdf | Introduction | 116.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
131803005_file 4.pdf | Chapter I | 249.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
131803005_file 5.pdf | Chapter II | 184.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
131803005_file 6.pdf | Chapter III | 127.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
131803005_file 8.pdf | Reference | 105.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.