Suatu Tinjauan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kordinasi dengan Polri

Abstract

Tindak Pidana Kehutanan seperti pertambahan penduduk, penduduk kawasan kebakaran hutan, illegal longging dan lain sebagainya yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kejahatan yang sulit diberantas, sebagaimana kita ketahui bahwa hutan yang berfungsi sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, keadaannya sekarang cenderung menurun kelestariannya. Oleh karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah berusaha mengadakan peraturan. peraturan yang tidak bertanggung jawab, untuk itu diperlukan adanya pengawasan hutan secara tapadu dan berkesinambungan sehingga dapat menimalkan kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara Dalam Polri ini penulis mengangkat persoalan sebagaimana peran penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana kehutanan, apa-apa saja yang dihadapi Penyidik Polri dalam usaha pemberantasan tindak pidana kehutanan dan upaya-upaya yang dilakukan Penyidik untuk pemberantasan tindak pidana kehutanan di Provinsi Sumatera Utara