Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7013
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMuthalib, Abdul-
dc.contributor.advisorSiregar, Taufik-
dc.contributor.authorPurba, Chairil Akbar-
dc.date.accessioned2018-01-02T05:32:46Z-
dc.date.available2018-01-02T05:32:46Z-
dc.date.issued2014-06-03-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7013-
dc.descriptionPelayanan kepada masyarakat dalam beberapa tahun terakhir banyak menyita perhatian berbagai pihak yang menyoroti masih lemahnya kinerja pelayanan yang diberikan aparat pemerintah. Tuntutan ini sejalan dengan wacana mengenai good governance yang berhubungan dengan pembuatan KTP, yang menggariskan perlunya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan memperhatikan pelayanan kepada para stakeholders, khususnya masyarakat. Kecamatan sebagai bagian dari struktur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat terdepan setelah kelurahan dalam mengurusi berbagai kepentingan publik. Hal ini disebabkan terdapatnya hubungan hirarkis antara kecamatan dengan kelurahan. Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota (kewenangan delegatit), pemimpin kecamatan dapat melaksanakan berbagai peran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Perbedaan kondisi dan karakteristik wilayah yang menuntut camat untuk dapat memahami kemudian menerjemahkannya ke dalam unit-unit internal organisasi yang ada di kecamatan. Penyelengaraan Pelayanan Publik khusunya pelayanan E-KTP oleh aparatur pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti Peraturan Presiden No 35 tahun 2010 menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectperan camaten_US
dc.subjectpembuatan e-ktpen_US
dc.titleTinjauan Hukum Terhadap Peranan Camat dalam Pembuatan E-KTP (Study: di Kecamatan Gunung Meriah)en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
Appears in Collections:SP - Law of State Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
098400153.pdfFulltext3.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.