Kajian Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Kepolisian Resort Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3807/Pid.B/2010/PN.Mdn)

Sitinjak, Rinaldi

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7014

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Arifin, Syamsul	-
dc.contributor.advisor	Muhammad, Ghulam	-
dc.contributor.author	Sitinjak, Rinaldi	-
dc.date.accessioned	2018-01-02T05:42:45Z	-
dc.date.available	2018-01-02T05:42:45Z	-
dc.date.issued	2014-05-24	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7014	-
dc.description	Delik perzinahan (overspel) diatur dalam padal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bah, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan. Tindakan disiplin dapat dijatuhkan secara kumulatif dan alternatif. Maksudnya dapat diberikan lebih dari satu tindakan disiplin terhadap satu pelanggaran disiplin atau penjatuhan hukuman disiplin hanya dapat dikenakan satu jenis hukuman. Dalam hal tertentu apabila ternyata pelanggar atau anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian tersebut sudah beberapa kali (3 kali atau lebih) melakukan pelanggaran disiplin maka pelanggaran disiplin dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama. Hasil penelitian dan analisis menjelaskan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 284 KUHP temyata pengertian perzinahan yang diberikan oleh masyarakat maupun polisi tidaklah sama dengan pengertian overspel. Overspel sebagai tindak pidana dalam KUHP jika salah satu pelaku zina atau keduanya telah terikat tali perkawinan dan proses peradilan pidana dapat diterapkan bagi tindak pidana perzinahan hanya jika terdapat pengaduan dari istri atau suami pelaku zina. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku perzinahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian maka selain dikenai sanksi disiplin dalam lingkungan kepolisian ia juga dapat dikenakan sanksi pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.subject	penanggulangan tindak pidana	en_US
dc.subject	tindak pidana perzinahan	en_US
dc.subject	oknum polri	en_US
dc.subject	kepolisian	en_US
dc.title	Kajian Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Kepolisian Resort Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3807/Pid.B/2010/PN.Mdn)	en_US
dc.type	Skripsi Sarjana	en_US
Appears in Collections:	SP - Criminal Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
098400101.pdf	Fulltext	3 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record