Analisis Hukum Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime di Poldasu (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit II Cyber Crime Poldasu)

Abstract

Proses penyidikan yang dilakukan pihak Kepolisian menjadi point penting dalam membuktikan suatu kasus di dunia maya. Mengumpulkan alat bukti tidaklah mudah, karena dunia maya sangatlah luas dan tak bertuan, sehingga perlu kajian dari banyak ahli,baik dari ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun ahli lain yang berhubungan dengan dunia maya ini. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan proses pembuktian terhadap tindak pidana cyber crime (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut. Untuk mengkaji hambatan dalam pelaksanaan proses pembuktian tindak pidana cyber crime (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut dan untuk mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses pembuktian tindak pidana cyber crime (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut. Pelaksanaan proses pembuktian tindak pidana cyber crime di Polda Sumut berdasarkan: Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi; dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Adapun untuk mendukung proses pembuktian tindak pidana cyber crime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Cyber Crime Polda Sumut memiliki SOP penyidikan tindak pidana cyber crime. Hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana cyber crime di Polda Sumut, secara internal adalah kurangnya data sebagai alat bukti, terhapusnya data alat bukti dan tidak dapat di cloning kembali. Tidak tersedianya peralatan yang mendukung dalam pembuktian tindak pidana cyber crime. Kurangnya personil yang mampu menguasai proses tindak pidana cyber crime. Laboratorium Forensic untuk cyber crime yang dimiliki Polda Sumut belum mencukupi dan membantu dalam hal proses pembuktian tindak pidana cyber crime. Keterbatasan dana sehingga tidak dapat memenuhi pembelian peralatan yang mendukung dan tidak dapat melakukan proses pelatihan kepada personil secara berkelanjutan adapun hambatan secara eksternal adalah sulitnya mendapatkan identitas dari pemilik akun bank yang melakukan penipuan dan sulitnya mendapatkan data atau posisi pelaku dari pihak provider. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses pembuktian tindak pidana cyber crime (kejahatan dunia maya) di Polda Sumut, secara internal adalah terkait kurangnya personil Polri yang mampu menguasai proses tindak pidana cyber crime, adalah mengirimkan personil tersebut untuk mengikuti pendidikan proses tindak pidana cyber crime. Upaya terkait kurangnya peralatan yang mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cyber crime, adalah dengan mengajukan kepada pimpinan untuk penyediaan peralatan yang dibutuhkan. Upaya yang dilakukan secara eksternal yaitu terkait sulitnya mendapatkan identitas pelaku pemilik akun bank dan sulitnya mendapatkan data atau posisi dari provider, adalah melakukan koordinasi dengan Subdit Cyber Crime Mabes Polri dan juga berkoordinasi dengan pihak bank dan Provider telekomunikasi yang digunakan pelaku.