Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Konflik Elit Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Tapanuli Tengah (Studi Tentang Adanya Multi Tafsir UU No 32 Tahun 2004 yang Berdampak Terhadap Konflik Elit Politik Lokal)

Nasution, Ahmad Hidayat

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7087

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Nasution, M Arif	-
dc.contributor.advisor	Kusmanto, Heri	-
dc.contributor.author	Nasution, Ahmad Hidayat	-
dc.date.accessioned	2018-01-04T07:55:31Z	-
dc.date.available	2018-01-04T07:55:31Z	-
dc.date.issued	2006	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7087	-
dc.description	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik elit politik lokal yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Tapanuli Tengah disebabkan oleh faktor kebijakan khususnya UU No. 32 Tahun 2004. Faktor kebijakan ini masih terbagi dua yaitu isi (content) dan context (implementasi) kebijakan tersebut. Pertama, terkait dengan isi kebijakan bahwa interpretasi yang berbeda bisa dilihat dari penentuan hari libur dalam pemungutan suara. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, pasal 86 ayat (3) menyebutkan bahwa "pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Dengan demikian, hari libur yang dimaksud oleh UU 32 Tahun 2004 apakah hari libur biasa seperi hari minggu ataupun hari besar lainnya atau hari libur diartikan hari yang tidak libur namun diliburkan melalui surat keterangan. Kemudian, persoalan yang menimbulkan konflik juga terjadi ketika melakukan penundaan pemungutan suara. Dalam UU No 32 tahun 2004 menegaskan bahwa penundaan Pilkada di sebagian wilayah atau keseluruhan dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan lainnya. Dalam hal ini, UU 32 Tahun 2004 tersebut tidak jelas dalam mendfenisikan gangguan keamanan yang dapat menunda pelaksanaan pilkada di Tapanuli Tengah. Kedua, faktor context (implementasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No.32 tahun 2004 juga bisa menyebabkan konflik terjadi. Hal ini bisa dilihat ketika pembentukan panwaslih yang cenderung tergesa-gesa. Kemudian KPUD yang di nilai tidak netral karena mendukung salah satu calon. Selain itu, UU Pilkada khususnya UU Nomor 32 Tahun 2004 belum diatur mekanisme penanganan dan pemberian sanksi bagi para pelanggar aturan main pilkada. Hal lain adalah penetapan hari libur atau hari yang diliburkan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Sebagian pihak menganggap bahwa hari libur atau hari yang diliburkan adalah hari biasa yang kemudian diliburkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan pilkada dan bukan merupakan hari libur umum. Sedangkan sebagian pihak menganggap bahwa hari libur adalah hari libur umum sehingga pada pilkada Tapteng 2005 jatuh hari minggu tanggal 11 Desember 2005 setelah mengalami pemunduran tiga hari dari waktu yang telah ditetapkan semula yaitu hari kamis 8 Desember 2005.	en_US
dc.description.abstract	The result concluded that the local political elite conflict of mayor election in Central Tapanuli is caused by the policy especially the interpretation of UU No. 32/ 2004. The policy consists 2 component, content and context (implementation). First, the different interpretation of the UU NO. 32/2004 content related to the day off for the election. UU NO. 32/2004, article 86 (3) stated, "the ellection is in day off or the day that is off by the government". The day off that is mention in the rule, whether a day off just like holiday or weekend, or day off means that a day that is off by the government". Then, the case that rise the conflict is also the postphone of the ellection. UU No. 32/ 2004 stated that the postpone of the ellection is caused by the disaster, chaos, or the other disturbance of the local security. UU NO. 32/2004 doesnt clearly explained the definition of security disturbance that can cause the ellection in Central Tapanuli can be delayed. Second, the context (implementation) of the ellection is far from UU No. 32/2004. it can be seen from the formation of Monitoring Committee (Panwaslih) which is formed in a short tme. Local General Ellection Commission (KPUD) predicted not to be neutral because it has e bis contribution and support to one candidate only. Besiades, The Rule on Mayor Ellection escpecially UU No. 32/2004 has not regulated yet about mechanism and punishment for the law breaker in local ellection. Another problem is about the ellection day which has a different interpretation.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.subject	uu no 32 tahun 2004	en_US
dc.subject	konflik elit politik lokal	en_US
dc.subject	isi kebijakan	en_US
dc.subject	implementasi kebijakan	en_US
dc.title	Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Konflik Elit Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Tapanuli Tengah (Studi Tentang Adanya Multi Tafsir UU No 32 Tahun 2004 yang Berdampak Terhadap Konflik Elit Politik Lokal)	en_US
dc.type	Tesis Magister	en_US
Appears in Collections:	MT - Master of Public Administration

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
041801056.pdf	Fulltext	3.1 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record