Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7095Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sinaga, Murbanto | - |
| dc.contributor.advisor | Kariono | - |
| dc.contributor.author | Maha, Dalil | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-04T08:26:58Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-04T08:26:58Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7095 | - |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sejauh manakah hal-hal tersebut di atas, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi dapat memberikan kendala dan hambatan dalam penyusunan perencanan pembangunan tahunan dengan penerapan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kedudukan hukum sesuaikah dengan khirarkhinya dan juga ingin mengetahui faktor-faktor yang lain dapat memberi pengaruh atas penyusunan dalam sistem perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), RKPD, Renstra, Renja dan RKA SKPD dengan dihubungkan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang berhubungan dengan anggaran, berkaitan dengan hubungan hat tersebut, bagaimanakah para Aparat Perencana di propinsi dan Kabupaten/Kota juga peran serta Stakeholders untuk merumuskan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan dimaksud. Oleh karena itu, sampel diambil secara total sampling, sebanyak 65 orang. Yang terdiri dari unsur Bappeda Propinsi dan kabupaten/kota, Perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unsur Muspida/DPRDSU, Tokoh mayarakat, Agama, Pemuda, Adat, dan Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode korelasional dengan menggunakan korelasi melalui wawancara dengan Diskripsi yaitu; untuk mengetahui sejauh manakah mereka mengetahui, mendukung dan berperan dalam penyusunan perencanaan tahunan provinsi Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum sepenuhnya menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyesuaikan kedudukan hirarki hukum yang berlaku di Propinsi maupun Kabupaten/ Kota, oleh karena itu menurut hasil pembahasan dan analisis penelitian diperlukan kaji ulang atas beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan rencana pembangunan tahunan dan juga masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi termasuk mekanisme, alur dan jadwal yang telah ditetapkan mengalami keterlambatan baik yang menyangkut penyusunan perencanaan maupun penganggaran, maupun didalam pelaksanaan pembangunan tahunan. Oleh karena itu pertu upaya untuk mensinkronkan, integrasi serta sinergitas dalam semua komponen yang terlibat didalamnya sehingga rencana pembangunan tahunan tersebut dapat berjalan dengan baik. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.subject | penyusunan perencanaan pembangunan | en_US |
| dc.subject | pembangunan tahunan provinsi | en_US |
| dc.subject | kantor bappedasu | en_US |
| dc.title | Analisis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus pada Kantor Bappedasu) | en_US |
| dc.type | Tesis Magister | en_US |
| Appears in Collections: | MT - Master of Public Administration | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 051801014.pdf | Fulltext | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.