Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Nonlitigasi (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh)

Abstract

Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu daerah yang rawan terjadinya konflik dan sengketa pertanahan. Ada beberapa sengketa yang terjadi antara lain PT. Surya Panen Subur, PT. Wiratako, PT. Kalista Alam, PT Agro Sinergi Nusantara dengan kelompok masyarakat di Kecamatan Darul Makmur dan PT. Surya Panen Subur dengan kelompok masyarakat di Kecamatan Tadu Raya. Selain itu sengketa tanah yang bersifat vertikal antar sesama masyarakat juga terjadi dalam beberapa desa atau gampong. Berbagai sengketa tersebut tidak seharusnya selalu diselesaikan melalui jalur litigasi akan tetapi dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi dengan tujuan untuk menghindari pertikaian yang terus berkelanjutan antar para pihak yang bersengketa. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan di Kabupaten Nagan Raya karena faktor tanah ditelantarkan, faktor tidak jelasnya batas tanah, faktor tidak tertibnya adminsitrasi pertanahan, faktor ekonomi, dan faktor sempitnya lahan masyarakat. Dari berbagai sengketa yang terjadi, pada umunya penyelesaian dilakukan melalui jalur Nonlitigasi. Penyelesaian dilakukan dengan beberapa cara dan tahapan yaitu dengan melakukan pelaporan yang berakhir dengan musyawarah atau negosiasi diantara pihak yang bersengketa (tripartite). Apabila musyawarah atau negosiasi antara para pihak gagal dilakukan maka alternatif selanjutnya dengan melakukan mediasi melalui pihak ketiga yaitu mediator. Pada saat tertentu, apabila penyelesaian secara musyawarah dan mediasi tidak berhasil maka pihak yang merasa posisinya lemah akan melakukan aksi massa dengan berdemo ke instansi pemerintah menuntut penyelesaian. Cara atau tahap yang terakhir dilakukan adalah melakukan pergerakan massa untuk menduduki lahan yang berakhir pada negosiasi atau musyawarah. Selain itu, penyelesaian sengketa pertanahan juga dilakukan secara musyawarah atau negosiasi melalui Peradilan Adat yang difasilitasi oleh keuchik, tuha peut dan tuha lapan baik ditingkat gampong maupun tingkat mukim. Penyelesaian sengketa tidak selalu berakhir dengan perdamaian (win-win solution) tidak menemukan solusi sehingga sengketa terus berlanjut membelit para pihak, masalah ini disebabkan oleh dua hal yaitu faktor kesulitan dalam pembuktian alas hak penguasaan atas tanah dan faktor egoisme para pihak yang bersengketa, dimana dalam proses perdamaian para pihak sama-sama berkeras tanpa menghormati adanya hak orang lain.Untuk mengurangi konflik dan sengketa tanah diharapkan adanya pengukuran ulang, pembuatan patok batas, dan sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan. Penyelesaian harus dilakukan secara komprehensif untuk menghindari pergerakan massa yang berakibat pada tindakan anarkis dan illegal. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus bersikap tegas, netral dan menjaga keseimbangan pemanfaatan tanah antara masyarakat dengan pemodal atau perusahaan perkebunan sehingga kemanfaatan tanah dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, diharapkan adanya program peningkatan sumber daya manusia yang bertugas secara khusus untuk menangani masalah konflik dan sengketa tanah agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang baik, benar dan berkeadilan