Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/715
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGinting, Salomo-
dc.date.accessioned2017-08-07T10:57:47Z-
dc.date.available2017-08-07T10:57:47Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/123456789/715-
dc.descriptionPeredaran gelap narkotika saat ini memakan korban semua kalangan, mulai dari orang dewasa hingga anak dibawah umur. Jerat narkotika mengancam anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat, mengingat bahaya narkotika merenggut masa depan anak bangsa. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum penyalahgunaan narkotika terhadap anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika. Untuk mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kisaran dan untuk mengkaji konsep pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kisaran. Pengaturan hukum diatur di dalam Undang-Undan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun salah satu pasal yang penting dalam undang-undang ini adalah mengenai sistemperadilan anak yang mengedapankan keadilan restoratif sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5 yaitu: (1) Sistem Peradilan Anak Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif; (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sanksi penal yaitu Penerapan sanksi hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kisaran secara penal yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis dimana hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Begitu juga pada anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. sedangkan terhadap sanksi non penal adalah Pertimbangan sanksi hukum terkait sanksi non penal terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kisaran yaitu melihat pertimbangan sosiologis yaitu bahwa Hakim harus memperhatikan latar belakang anak, mengaa hingga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan sejauh mana keterlibatannya. Maka anak tersebut dapatlah dijatuhi hukuman rendah atau direhabilitasi. Konsep pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi memuat Pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis serta berpegang pada SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yang pada intinya menyebutkan putusan rehabilitasi dapat dilaksanakan apabila tertangkap tangan, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, adanya surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika atas Permintaan Penyidik, adanya surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim yang menerangkan terdakwa merupakan pemakai atau pecandu yang harus diobati, dan tidak terdapat bukti yang bersangkutan terkait dalam peredaran gelap Narkotikaen_US
dc.description.abstractIllicit trafficking victims currently consuming all backgrounds, ranging from adults to minors. Meshes narcotics threatens children who are the future generation. Surely it must be a serious concern for the government and society, given the dangers of narcotics claimed the future of the nation. This type of research in this thesis is a normative legal research. This study aims to examine the legal regulation of narcotics abuse against children under the Act and the Juvenile Justice System Act of Narcotics. To assess the application of legal sanctions against children who do abuse drugs at the Kisaran District Court and to examine the concept of consideration in decisions judges rehabilitation of children who commit drug abuse in the Kisaran District Court . circulation Legal arrangement regulated under Law No. 11 Year 2012 on the Juvenile Justice System. As one of the important chapters in this law is about the juvenile justice system that emphasizes restorative justice as described in Article 5, namely: (1) Mandatory Juvenile Justice System prioritizes Restorative Justice approach; (2) Children Criminal Justice System as referred to in paragraph (1) shall include: a. Investigation and criminal prosecution of children carried out in accordance with the provisions of the legislation, unless otherwise provided in this Act. The application of penal sanctions that legal sanctions against children who do abuse drugs at the Kisaran District Court in penal jurisdiction which is based on the consideration of punishment that can be meted out to the child is 1/2 (half) of the maximum penalty of imprisonment for adults. So also in children as perpetrators of drug abuse. While the non-penal sanctions are considerations related legal sanction non-penal sanctions against children who do abuse drugs at the Kisaran District Court is to see that sociological considerations that the judge must consider the background of the child, to engage in drug abuse and the extent of his involvement. The child then it can be sentenced to a low or rehabilitated. The concept of thought being given to the judge in decisions rehabilitation includes consideration of juridical, philosophical and sociological as well as adhering to the SEMA No. 04 of 2010 which basically says the decision can be implemented rehabilitation if caught red-handed, arrested when found evidence of the use of 1 (one) day, a letter Test laboratory posotif use the Request Narcotics Investigator, the presence of a doctor's certificate soul / government psychiatrist appointed by the judge to explain the defendant is a user or addict to be treated, and there is no evidence in question related to the illicit traffic of Narcotics.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectTinjauan Yuridisen_US
dc.subjectAnaken_US
dc.subjectNarkotikaen_US
dc.titleTinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Noor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kisaran)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121803027_file 1.pdfCover112.32 kBAdobe PDFView/Open
121803027_file 2.pdfAbstract124.15 kBAdobe PDFView/Open
121803027_file 3.pdfIntroduction113.58 kBAdobe PDFView/Open
121803027_file 4.pdfChapter I215.15 kBAdobe PDFView/Open
121803027_file 5.pdfChapter II186.7 kBAdobe PDFView/Open
121803027_file 6.pdfChapter III104.88 kBAdobe PDFView/Open
121803027_file 8.pdfReference86.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.