Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Medan (Studi : Proyek MMUDP Sektor Drainase)

Abstract

Kebijakan Pengelolaan Banjir di Kota Medan bertujuan untuk l)mengantisipasi banjir sedini mungkin; 2)mengeleminir kawasan banjir/genangan air; 3)menciptakan lingkungan perkotaan yang "Bestari". Kebijakan ini merupakan penjabaran dari misi Kota Medan yaitu menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif pada aspek ekonami, sosial, politik dan budaya. Implementasi Kebijakan ini dimanifestasikan melalui program dan kegiatan/proyek pembangunan, rehabilitasi, dan Operasi dan Pemelihraan (O&P). Untuk program/kegiatan pembangunan dilakukan melalui proyek MMUDP sektar Drainase yang anggarannya bersumber dari Loan, APBN, APBD Prop.Sumatera Utara dan APBD Kata Medan. Sedangkan untuk program/kegiatan rehabilitasi dan O&P dilakukan melalui proyek APBD yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Medan. Selama periade tahun 2002-2005 anggaran yang tersedot pada implementasi kebijakan ini adalah sebesar Rp.84,115 milyar (Proyek APBD Rp.25,115 milyar untuk rehabilitasi dan O&P serta Proyek MMUDP Rp.59 milyar untuk pembangunan). Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan Pengelolaan Banjir di Kata Medan belum mencapai hasil yang optimal. Bahkan ditemukan ada kecenderungan implementasi program ini kurang efektif. Indikasi ini diukur dari tingkat pencapaian tujuan dan sasaran serta tingkat kepuasan masyarakat selaku penerima manfaat dari proses pembangunan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pencapaian tujuan dan sasaran cenderung negatif yang terlihat dari realisasi penyelesaian masalah banjir/genangan air, yaitu sebelum implementasi kebijakan kawasan bebas banjir di Kota Medan sebanyak 30 (tiga puluh) titik, ironisnya setelah implementasi kebijakan bertambah menjadi 32 (tiga puluh dua) titik. Selanjutnya tingkat kepuasan masyarakat juga trend-nya negatif, yaitu penilaian masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelalaan banjir di Kota Medan, rata-rata 80 % menilai kinerja pengelalaan banjir di Kota Medan "buruk". Dari hasil penelitian juga ditemukan kendala struktural dan nonstruktural pada implementasi kebijakan pengelolaan banjir di Kota Medan, antara lain : l)database sistem jaringan drainase; 2)perencanaan program belum kamprehensif; 3)belum terbangunnya kalabarasi dan sinergitas kelembagaan; 4)keterbatasan alakasi anggaran; 5)rendahnya kualiats dan kuantitas SOM; 6)peningkatan perubahan tata guna lahan; 6)rusaknya ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS); 7)rendahnya motivasi masyarakat untuk melestarikan budaya gotong-royong