1. Digital Repository Universitas Medan Area
  2. Master Theses (MT)
  3. MT - Master of Law
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7331
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJauhari, Iman-
dc.contributor.advisorArif-
dc.contributor.authorLubis, Fauzul Hamdi-
dc.date.accessioned2018-01-11T05:27:32Z-
dc.date.available2018-01-11T05:27:32Z-
dc.date.issued2010-05-08-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7331-
dc.descriptionDengan latar belekang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dalam penelitian ini diajukan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah (2) Bagaimana praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, (3) Bagaimana aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut dengan Undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan metode penelitian yang demikian dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan: (1) Upaya Penegakan Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Aceh Tamiang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (I) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (I) KUHPidana. (2) Praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan variasi yang beragam, sistem penunjukan langsung, penggunaan materiil yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak,(3) Aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (l) huruf a.b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Atas dasar bukti-bukti tersebut Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada para terdakwa.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectpenegakan hukumen_US
dc.subjecttindak pidana korupsien_US
dc.subjectpengadaan barang dan jasaen_US
dc.titlePenegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala SImpang)en_US
dc.typeTesis Magisteren_US
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
081803028.pdfFulltext1.18 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.