1. Digital Repository Universitas Medan Area
  2. Master Theses (MT)
  3. MT - Master of Law
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7397
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSiregar, Mahmul-
dc.contributor.advisorMarlina-
dc.contributor.authorHalawa, Firman-
dc.date.accessioned2018-01-13T02:26:05Z-
dc.date.available2018-01-13T02:26:05Z-
dc.date.issued2012-09-20-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7397-
dc.descriptionPermasalahan dari Tesis ini adalah mengkaji dan memahami keterkaitan insider trading dengan tindak pidana pencucian uang, konsep penegakan hukum terhadap insider trading sebagai kejahatan asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap insider trading sebagai kejahatan asal (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang- undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan di Perpustakaan, baik melalui penelusuran katalog maupun browsing internet. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Insider Trading merupakan salah satu kejahatan Pasar Modal dan menjadi predicate crime (tindak pidana asal) bagi tindak pidana pencucian uang (money laundering), Konsep penegakan hukum terhadap insider trading sebagai dalam tindak pidana pencucian uang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap insider trading dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor kualitas penegak hukum yang kurang memadai, kelemahan dari formulasi perundang-undangan, kurangnya kerjasama antar aparat penegak hukum baik antara Bapepan, Jaksa dan Hakim maupun antara Bapepam dan PPATK.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectpenegakan hukumen_US
dc.subjectinsider tradingen_US
dc.subjectpencucian uangen_US
dc.titleUpaya Penegakan Hukum atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (Predicate Crime) dalam Tindak Pidana Pnecucian Uangen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101803006.pdfFulltext3.94 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.