Implementasi Permendagri No.13 Tahun 2006 Studi Tentang Proses Pencairan Dana Langsung di Pemko Medan

Abstract

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan diperlukan pencairan dana langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal oleh kas daerah melalui Bendahara Umum Daerah dengan persetujuan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan tertib administrasi dengan berpedoman kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun pencairan dana langsung sering mengalami hambatan dalam prosesnya, hambatan yang sering terjadi disebabkan kelengkapan dokumen sering terlambat diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemko Medan. Penelitian ini bermaksud mengetahui dan menggambarkan bagaimana Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Proses Pencairan Dana Langsung di Pemko Medan, dengan demikian penelitian akan mengarah pada penelitian deskriptif Kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapam makna dari Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Proses Pencairan Dana Langsung di Pemko Medan, serta hambatan-hambatan yang muncul didalamnya. BPKD selaku Badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan di Pemerintahan Kota Medan sudah mengimplementasikan Permendagri No.13 Tahun 2006 dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan terkait dengan sistem dan prosedur pengeluaran. Di dalam pelaksanaan Permendagri No. 13 Tahun 2006, hambatan yang dihadapi dalam Proses Pencairan Dana Langsung di Pemko Medan adalah adanya beberapa aturan yang tidak dijelaskan secara detail di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.