Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Nomor: 1659/Pid.B/2013/PN.LP)

Abstract

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dalam artian tindak pidana pendahan tidak tergantung kepada tindak pidana yang mengikuti asal barang yang dijadikan objek tadahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak melihat besarnya atau kecilnya angka dari hasil penadahan akan tetapi melihat dari sudut pandang apakah penadahan yang dilakukan merupakan tindak pidana penadahan biasa atau tindaka pidana yang merupakan kebiasaan, sehingga berdasarkan hal ini seharusnya jumlah tindak pidana penadahan dapat ditekan akan tetapi pada kenyataannya mengalami peningkatan, sehingga dengan meningkatnya jumlah tindak pidana penadahan yang terjadi di kota Medan menarik minat penulis untuk melakukan penelitian. Ada beberapa permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini yaitu : Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Medan, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Terhadap Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Kota Medan , Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Medan, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan data skunder. Data yang terdapat dalam skripsi ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research), penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku, pendapat sarjana, serta Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Hasil penelitian dan data yang diperoleh menunjukan bahwa tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian disebabkan oleh faktor-faktor pendorong yaitu faktor individu, faktor ekonomi faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor kemajuan teknologi dan budaya. Untuk menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil dari pencurian dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan hukum pidana dan penerapan kebijakan non penal terhadap pelaku tindak pidana penadahan tersebut