Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Karyawan dengan Pihak Perusahaan (Studi Kasus Putusan PHI No. 124/G/2011/PHI.Mdn)

Abstract

Pembahasan skripsi ini adalah tentang telaah berdasarkan hukum dan perundang-undangan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya pada kasus pemutusan kerja antara karyawan dengan pihak perusahaan dengan menelaah kasus PHI No. 124/G/2011/PHI.Mdn. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan industrial dalam perkara pemutusan hubungan kerja, dan apakah ditemukan hambatan pelaksanaan penyelesaian hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan industrial dalam perkara pemutusan hubungan kerja. Dalam penyemprlrnaan penelitian ini penulis juga melakukan penelitian ke pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan, baik itu dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang tata cara kerja kantor tersebut maupun mengadakan wawancara kepada pegawai-pegawai yang berwenang memberikan informasi. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan cara penyelesaian perselisihan lembaga industrial- melalui Pengadilan Hubungan Industrial di bengaditan Negeri Kelas I A Medan adalah dengan adanya gugatan pekerja/serikat pekerja. Gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan kepada Pengadilan Hubungan Inadustrial pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah cara penyelesaian di luar pengadilan (out of court) seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase tidak menyelesaikan perselisihan industrial. Hambatan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Kelas I A Medan adalah perkara yang didominasi oleh perkara pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Keadaan ini disebabkan sulitnya pekerja sebagai pihak yang berpekara mengajukan pembuktian apabila mengajukan sengketa ke Pengadilan Industrial di luar sengketa pemutusan hubungan kerja.