Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan di Daerah Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Pelabuhan Belawan)

Sitompul, Patartua

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7614

Title:	Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan di Daerah Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Pelabuhan Belawan)
Authors:	Sitompul, Patartua
metadata.dc.contributor.advisor:	Nasution, Mirza Harianto, Dedi
Keywords:	perlindungan hukum;pengembangan pelabuhan di daerah;undang - undang no.17 tahun 2008;undang - undang no. 23 tahun 2014;pelayaran;pemerintahan daerah
Issue Date:	Dec-2016
Publisher:	Universitas Medan Area
Abstract:	The cruise was part of sea transportation as mandated by Law No. 17 Year 2008 on the voyage becomes a very strategic for national as well as insight into the vital means of supporting the goals of national unity and integrity. As local government legislation has provided the freedom and opportunity for the region to manage and increase revenues associated derah port development since the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. The problem in this research are: First, How About Legal Protection Regional Ports Management Arrangements According to Law No. 23 Year 2014 About Local Government and Relation to Law No. 17 of 2008 on Shipping? Second, Law in Order Fulfillment How Legal Protection According to Law No. 23 Year 2014 About the Regional Government? Third, How to Overcome Problems in Development Management of Ports in the area between the Central Government and Local Government? The method used in this study is a normative legal research that is research-norma refers to the norms and principles of law contained in the legislation and regulations. The reason is based on the paradigm of the dynamic relationship between theory, concepts and data which is feedback or modifications that remain of the theories and concepts that are based on the data collected The results of the study are Law No. 17 Year 2008 on the voyage there are provisions governing the port that require further adjustment in the form of government regulation
Description:	Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang no.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Sebagaimana undang undang pemerintahan daerah telah memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi daerah untuk mengelola meningkatkan pendapatan daerah terkait pengembangan pelabuhan sejak diundangkannya Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perlindungan Hukum Tentang Pengaturan Pengelolaan Pelabuhan di Daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Kaitannya dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kedua, Bagaimanakah Pemenuhan Hukum Rangka Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, Ketiga, Bagaimanakah Mengatasi Permasalahan dalam Pengembangan pengelolaan Pelabuhan di Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma - norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah
URI:	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7614
Appears in Collections:	MT - Master of Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
141803059.pdf	Fulltext	1.1 MB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record