Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/761Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sianturi, Eduard | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-09T02:23:05Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-09T02:23:05Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/123456789/761 | - |
| dc.description | Korupsi di negara Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Mulai dari mafia pajak, mafia anggaran, hingga skandal-skandal besar yang menyebabkan bangsa ini terus menerus di dalam lingkaran skandal korupsi. Mulai dari pengadaan barang dan jasa yang fiktif, tender yang diatur sedemikian rupa pemenangnya, gratifikasi hingga manipulasi anggaran dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab demi memenuhi nafsunya. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi pengadilan tipikor di Indonesia. Untuk mengkaji hambatan dalam implementasi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan. Untuk mengkaji upaya yang dilakukan pengadilan tipikor Medan dalam mengefektifkan peran pengadilan tipikor Medan. Eksistensi pengadilan tipikor di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini lahir dikarenakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 5 dijelaskan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Karakteristik pengadilan tipikor adalah mengenai hakim, seperti dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc. Hambatan dalam implementasi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan. Hambatan internal salah satunya adalah kurangnya jumlah Hakim ad hoc. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan cukup banyak, akibat kekurangan jumlah Hakim ad hoc menjadi hambatan dalam persidangan. Tidak jarang persidangan belum bisa dilakukan karena menunggu Hakim ad hoc yang masih bersidang pada perkara lain. Tidak jarang sidang sampai jam 12 (dua belas) malam. Hambatan secara eksternal salah satuny adalah saksi yang betempat tinggal di luar kota yang jaraknya jauh, sehingga hal tersebut mempengaruhi waktu dalam persidangan. Karena persidangan tipikor harus selesai selama 120 (seratus dua puluh) hari. Upaya yang dilakukan pengadilan tipikor Medan dalam mengefektifkan peran pengadilan tipikor Medan. Upaya internal salah satunya adalah terkait kekurangan jumlah Hakim ad hoc, upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan jumlah hakim yang ada dan melaporkan ke Mahkamah Agung dengan kondisi yang ada akan kebutuhan Hakim ad hoc. Upaya eksternal salah satunya adalah Terkait tempat tinggal saksi yang jauh, pengadilan tipikor bekerjasama dengan Kejaksaan untuk memaksimalkan waktu para saksi, sehingga tidak mengganggu persidangan. | en_US |
| dc.description.abstract | Corruption in Indonesia is very concerned about the state and includes extraordinary crime (extraordinary crime). Ranging from tax mafia, mafia budget, to large scandals that led to the nation's ongoing corruption scandal in the circle. Starting from the procurement of goods and services are fictitious, arranged tender winner, gratuities to budget manipulations carried out by rogue elements who are not responsible to fulfill his lust. Type of research in this thesis is a normative legal research. This study aims to assess the existence of judicial corruption in Indonesia. To assess barriers to implementation corruption court in Medan District Court. To assess the efforts made corruption court Medan role in effecting the corruption trial of Medan. The existence of corruption court in Indonesia is regulated in Law Number 46 Year 2009 on the Corruption Court. Law is born due to that country of the Republic of Indonesia is a country of law which aims to create the life of society, the nation, and a nation orderly, prosperous, and equitable in order to achieve the objectives of the state as mandated by the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. On Section 5 explained that the Anti-Corruption Court is the only court that has authority to examine. Obstacles in the implementation of the corruption court in Medan District Court. One internal obstacle is the lack of ad hoc judges. Cases handled by the Corruption Court in Medan District Court pretty much, the result is a shortage of ad hoc judges in the trial poses. Not infrequently the trial can not be conducted because the wait is still ad hoc judges convened in another case. Not infrequently the trial until 12 (twelve) night. External barriers are one of whom was a witness who resides outside the city located in remote areas, so it affects the time in the trial. Because the corruption trial to be completed for 120 (one hundred twenty) days. Efforts made corruption court in the field of criminal justice to activate the role of corruption Medan. Internal efforts one of which is related to a shortage of judges ad hoc efforts is to maximize the number of judges available and report to the Supreme Court with the condition that there will be need for ad hoc judges. External efforts one of which is related to shelter witnesses far, corruption court in cooperation with the Prosecutor to maximize the time the witnesses, so it does not interfere with the trial. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.subject | Efektivitas | en_US |
| dc.subject | Peran | en_US |
| dc.subject | Pengadilan Tipikor | en_US |
| dc.title | Efektifitas Peran Pengadilan Tipikor di Kota Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | MT - Master of Law | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 111803023_file 1.pdf | Cover | 114.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803023_file 2.pdf | Abstract | 130.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803023_file 3.pdf | Introduction | 122.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803023_file 4.pdf | Chapter I | 175.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803023_file 5.pdf | Chapter II | 141.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803023_file 6.pdf | Chapter III | 109.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803023_file 8.pdf | Reference | 92.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.