Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/763
Title: Analisa Hukum Praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli)
Authors: Tarigan, Erwin
Keywords: Analisa Hukum;Peraperadilan
Issue Date: 2013
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: The problem of the pretrial review detention not only lies on the lack of regulations concerning the testing needs of pretrial review detention but also lies on the practices of pretrial review detention occuring. Such practices do not even fulfill the minimum requirements or conditions stated by the Criminal Law Procedure. In many cases, the officials who have the power to detain someone very rarely pay attention on the conditions or requirements stated by Article 21 of the Criminal Law Procedure and tend to move in accordance with the "template" of an arrest warrant and the formal report of the arrest. As a result, such detain results in serious consequences in the situations of detention in Indonesia. The research is a normative legal research. The research aims at assessing the regulations on pretrial review in Indonesian criminal justice system. In order to review the legal analysis of the pretrial ruling on the verdict Number 01/Pra.Pid/2012/PN.TTD and Number 03/Pra.Pid/2012/PN.TTD and to examine the role of the judge in a pretrial review hearing of the legality of pretrial detention in District CourtTebing TinggiDeli. The arrangement of pretrial review in Indonesian criminal justice system is not complete yet. It is merely limited to the authority of pretrial review and there is a few procedural laws. The implementation of pretrial review is not specifically regulated. Therefore, such implementation is performed by adopting the civil law. This is not appropriate for a dispute because procedural laws must belex certa of definite. Legal analysis of Decision No. 01/Pra.Pid/2012/PN.TTD. The verdict was issued by the judges rejected a pretrial plea the applicant is appropriate. Given the facts of law in the trial showed that the defendant had fulfilled conducted in accordance with the Criminal Procedure Code. The Decision Number 03/Pra.Pid/2012/PN.TTD. Decision issued by the judges in this decision was rejected a pretrial plea is appropriate. Considering the facts that existing law stating that the arrest of the child by the Petitioner Respondent has fulfilled formal requirements capture as stipulated in Article 17 of the Criminal Procedure Code and Article 18 of the Criminal Procedure Code. The role of judges in adjudicating the legality of pretrial review detention in Deli Tebing Tinggi District Court is to examine the case through pretrial review mechanisms as regulated by legislation and the existing judicial practices. The judges also give an opportunity to the relevant parties to prove their arguments respectively which are associated with the legality of the detention. The judges also examine the legality based on the detention requirements stated in the Criminal Law Procedure and make decisions based on the facts revealed during the trial which are associated with the existing regulations.
Description: Persoalan penahanan praperadilan tidak hanya terletak pada lemahnya pengaturan mengenai uji kebutuhan penahanan praperadilan tetapi juga praktek penahanan praperadilan yang terjadi selama ini bahkan sangat jauh dari kondisi atau syarat minimal yang digariskan menurut KUHAP. Banyak kasus, Pejabat yang berwenang menahan sangat jarang melihat syarat-syarat yang digariskan dalam Pasal 21 KUHAP dan cenderung bergerak sesuai “template” surat perintah penahanan dan berita acara penahanan. Akibat “liberalnya” penahanan ini telah membawa akibat yang sangat serius dalam situasi penahanan di Indonesia. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan praperadilan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.Untuk mengkaji analisa hukum terhadap putusan praperadilan pada putusan Nomor 01/Pra.Pid/2012/PN.TTD dan No. 03/Pra.Pid/2012/PN.TTD dan untuk mengkaji peran hakim dalam mengadili keabsahan penahanan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli. Pengaturan praperadilan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia adalah kurang lengkap pengaturannya baru sebatas tentang kewenangan praperadilan dan sedikit tentang hukum acaranya.Bagaimana pelaksanaan praperadilan tidak diatur secara khusus sehingga pelaksanaanya dilakukan dengan mengadopsi hukum acara perdata, untuk perkara sengketa hal ini tidak tepat untuk hukum acara, karena hukum acara seharusnya sifatnya lex certa atau pasti. Analisa hukum terhadap Putusan Nomor 01/Pra.Pid/2012/PN.TTD.Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim adalah menolak permohonan praperadilan para pemohon adalah tepat.Mengingat fakta hukum di dalam persidangan menunjukkan bahwa yang dilakukan termohon sudah terpenuhi sesuai dengan KUHAP.Adapun Putusan Nomor 03/Pra.Pid/2012/PN.TTD.Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam putusan ini adalah menolak permohonan praperadilan adalah tepat.Mengingat fakta-fakta hukum yang ada menerangkan bahwa penangkapan atas diri anak Pemohon oleh Termohon telah terpenuhi syarat formil penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 KUHAP dan Pasal 18 KUHAP. Peran hakim dalam mengadili keabsahan penahanan perkara dalam putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli adalah Memeriksa perkara melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan praktek peradilan yang telah berjalan.Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing terkait dengan keabsahan penahanan.Memeriksa keabsahan dengan disadarkan pada syarat-syarat penahan di KUHAP dan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku.
URI: https://repositori.uma.ac.id/123456789/763
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111803012_file 1.pdfCover116.01 kBAdobe PDFView/Open
111803012_file 2.pdfAbstract95.57 kBAdobe PDFView/Open
111803012_file 3.pdfIntroduction101.69 kBAdobe PDFView/Open
111803012_file 4.pdfChapter I184.66 kBAdobe PDFView/Open
111803012_file 5.pdfChapter II125.81 kBAdobe PDFView/Open
111803012_file 6.pdfChapter III114.12 kBAdobe PDFView/Open
111803012_file 8.pdfReference127.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.