Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/765| Title: | Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai) |
| Authors: | Damanik, Jalinson |
| Keywords: | Sanksi;Pelaku;Trfficking |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Abstract: | Trafficking in Indonesia's history through slavery never existed or inhibition. Future kingdoms in Java, namely trafficking of women at the time were part of a complete system of feudal rule. At that time the concept of the king's power is described as power that are great and noble. King's power is not unlimited, it is reflected in the many concubines he had. Some of the princess consort is presented to the king as a sign of loyalty. Others are offerings from other royal concubine and there are also people who come from environments that are sold or handed down by his family with the intention that the family had a great affinity with the royal family, so as to improve their status. Type of research in this thesis is a normative legal research. This study aims to examine the legal arrangements concerning trafficking in Indonesia. To examine the application of legal sanctions against the perpetrators of the crime of trafficking in Binjai District Court. To examine the legal considerations against trafficking offenders against Decision No. 277/Pid.B/2011/PN.BJ. Legal arrangements regarding the crime of trafficking in persons regulated under the Law No. 21 Year 2007 on Combating the Crime of Trafficking in Persons. One of them is set in Article 2 paragraph (1) as follows: Any person who did the recruitment, transportation, harboring, transportation, transfer, or receipt of kidnapping, abduction, fraud, deception, abuse of power or of a position of vulnerability, debt bondage or giving payments or benefits, although obtain the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploiting that person in the territory of the Republic of Indonesia, shall be punished with imprisonment for 3 (three) years and a maximum of 15 (fifteen) and a maximum fine of Rp. 600.000.000, - (six hundred million rupiah). Application of legal sanctions against the perpetrators of the crime of trafficking in Binjai District Court. Legal basis in the application of legal sanctions against the perpetrators of crimes in the District Court Binjai is in accordance with Law No. 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons. Where in the Act regulates the legal sanctions. Judge in consideration of the fact and the law of evidence as well as the elements of the charges brought Prosecutor. Barriers in the process of criminal trial trafficking does not exist, but the judges seek witnesses dig. Related to the role of the community, many people still do not understand about the Law on the Crime of Trafficking in Persons. Legal considerations in the decision is the decision issued by the Assembly against the accused namely imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp. 120,000,000, - (one hundred and twenty million dollars) less precise. Because given the judges decision is still low. |
| Description: | Perdagangan orang dalam sejarah Indonesia pernah ada melalui perbudakan atau penghambatan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feudal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atu diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai ketertarikan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang trafficking di Indonesia. Untuk mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan trafficking di Pengadilan Negeri Binjai. Untuk mengkaji pertimbangan hukum terhadap pelaku kejahatan trafficking terhadap Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN.BJ. Pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satunya diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan trafficking di Pengadilan Negeri Binjai. Dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan di Pengadilan Negeri Binjai adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai sanksi hukumnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat fakta hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hambatan dalam proses persidangan tindak pidana perdagangan orang tidak ada, tetapi Majelis Hakim mengupayakan menggali keterangann saksi. Terkait peran masyarakat, masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.Pertimbangan hukum pada putusan adalah Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sbesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kurang tepat. Karena putusan yang diberikan Majelis Hakim masih rendah. |
| URI: | https://repositori.uma.ac.id/123456789/765 |
| Appears in Collections: | MT - Master of Law |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 111803027_file 1.pdf | Cover | 113.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803027_file 2.pdf | Abstract | 123.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803027_file 3.pdf | Introduction | 115.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803027_file 4.pdf | Chapter I | 179.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803027_file 5.pdf | Chapter II | 299.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803027_file 6.pdf | Chapter III | 100.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 111803027_file 8.pdf | Reference | 108.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.