Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai karena itu pada pada tahun 1999 diundangkan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. Ini dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap delik tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi, namun Pasal 37 ini tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka penerapannya dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi bagi para penegak hukum, dan kemudian dipertegas lagi dengan di undangankannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan di kantor Pengadilan Negeri Medan, dan melalui penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, literatur ilmiah, dokumen-dokumen dan buku kepustakaan hukum yang relevan dengan rumusan masalah ini. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dalam persidangan di pengadilan sangat jarang ditemukan penerapan pembuktian terbalik dalam artian aturan mengenai penerapan pembuktian terbalik ini tidak berjalan secara efektif sehingga perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang penerapan pembuktian terbalik ini.