Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7704| Title: | Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) |
| Authors: | Siahaan, Herikson Parulian |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Marlina Muazzul |
| Keywords: | kepolisian;penyidikan;korupsi;police;investigation;corruption |
| Issue Date: | Aug-2016 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Abstract: | The role of the police in disclosing a criminal offense including one of corruption is extremely important and very urgent. But due to the level of facilities and infrastructure of the police are also limited and the need for disclosure of evidence in corruption then in this connection Investigator Police also need other agencies that have competence in the conduct of an audit investigation. This fact contributes that the cooperation between Police and other agencies are extremely important, especially in finding the truth about something that is expected to indicate the state financial harm or there has been an incident of corruption. The problems raised in this research include how setting role of the police in the investigation of corruption, how the authority of the police in the investigation of corruption and how the constraints faced by the police in the investigation of corruption in the region of North Sumatra Police. The results of research and discussion describes setting up the role of the police in criminal investigations of corruption are found in Act No. 8 of 1981 On Criminal Procedure Code, Act No. 31 Year 1999 on Corruption Act as amended by Law No. 20 of 2001 and Act No. 2 Year 2002 on the Indonesian National Police, which of all of the settings explained that the investigators included in the corruption case is the State Police of the Republic of Indonesia |
| Description: | Peran kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana termasuk salah satunya tindak pidana korupsi sangat penting dan sangat urgen. Tetapi disebabkan tingkat sarana dan prasarana polisi juga terbatas serta dibutuhkannya alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana korupsi maka dalam kaitan ini Penyidik Polri juga membutuhkan lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas audit investigasi. Kenyataan ini memberikan konstribusi bahwa kerjasama antara Kepolisian dengan lembaga lainnya sangat penting khususnya dalam menemukan kebenaran terhadap suatu hal yang diperkirakan berindikasi merugikan keuangan negara atau telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, bagaimana kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sumut. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dari kesemua pengaturan tersebut menjelaskan bahwa Penyidik tennasuk dalam kasus tindak pidana korupsi adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia |
| URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7704 |
| Appears in Collections: | MT - Master of Law |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 141803072.pdf | Fulltext | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.