Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/772
Title: Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pemalsuan Dokumen (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)
Authors: Naibaho, Denni Jumanson
Keywords: Analisis;Sanksi Hukum;Orang Asing;Pemalsuan Dokumen
Issue Date: 2014
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Foreigners who came to Indonesia in particular areas of the city of Medan in nature has a purpose as well as different interests, in addition to travel, visit family and work as well as some for the benefit of the state, the purpose of the arrival of a stranger is beneficial for the Indonesian government. But there are also foreigners who intend to come to Indonesia with a specific purpose that can harm the country as immigration document fraud measures with the aim of crimes ranging from human trafficking to narcotic crime and so on. Formulation of the problem in this study is the first, review the provisions of the law against the perpetrators of the forgery of documents to foreigners. Second, it examines legal considerations in the application of legal sanctions against foreigners who commit forgery of documents at the Office of Immigration Class I Special Medan and examines the obstacles in the implementation of the law against the perpetrators of the forgery of documents to aliens in the Immigration Office class I Special Medan. The type of research in this thesis is the normative legal research supported by empirical juridical method. As for the data collecting tool was carried out by means of field studies and library studies in methods of interviews to Investigator civil servant in the Immigration Office class I Special Medan and analysis of qualitative data. Falsification of documents is a criminal offense according to the Criminal Code Article 263 to Article 276. Then set out in Article 119 paragraph (2), Article 121, Pasal123, Article 126 and Article 127 of Law No. 6 of 2011 immigration officials are given the authority to carry out the deportation of the foreigners who do not obey the laws. As consideration needs to be seen in the political, economic and socio-cultural and security. When the perceived harm one aspect above then the case will be forwarded to the (pro justicia). The internal barriers are lack of civil servant investigators (investigators) and the difficulty of identity disclosure. External barriers are actors do not have the cost to be repatriated to their country of origin or to a third country and the lack of community participation in providing information to investigators to uncover acts of falsification of documents. It needs to make a firm rule about the limitations on the crime of immigration, which should be subjected to administrative action that proceed to immigration and pro justicia process. Need to build an integrated and synchronized system for on-line demographic data among government agencies, especially the Office of Immigration, Department of Civil and Religious Affairs Office. Improved process control spending RI stricter passport at the Immigration Office. Further necessary to build an integrated system between Checkpoint Immigration and Immigration Office on line that can detect foreigners make the effort for a passport of the Republic of Indonesia.
Description: Orang asing yang datang ke Indonesia khususnya wilayah Kota Medan pada hakikatnya mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, selain untuk berwisata, kunjungan keluarga dan bekerja serta ada pula untuk kepentingan negara, tujuan kedatangan orang asing tentunya bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia. Namun ada pula orang asing yang bermaksud datang ke Indonesia dengan tujuan tertentu yang dapat merugikan negara seperti tindakan pemalsuan dokumen keimigrasian dengan tujuan kejahatan mulai dari perdagangan manusia sampai dengan tindak pidana narkotika dan sebagainya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, mengkaji ketentuan hukum terhadap orang asing pelaku pemalsuan dokumen. Kedua, mengkaji pertimbangan hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan mengkaji hambatan dalam penerapan hukum terhadap orang asing pelaku pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alat pengumpul data dilakukan dengan cara studfi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode wawancara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan analisis data kualitatif. Pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana sesuai dengan KUHP Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Selanjutnya diatur dalam Pasal 119 ayat (2), Pasal 121, Pasal 123, Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pejabat imigrasi diberikan wewenang untuk melaksanakan pendeportasian terhadap orang asing yang tidak taat kepada peraturan perundang-undangan. Adapun dalam pertimbangannya perlu dipandang aspek politik, ekonomi dan sosial budaya dan keamanan. Bila dirasakan merugikan salah satu aspek diatas maka perkara akan diteruskan ke Pengadilan (pro justicia). Adapun hambatan secara internal adalah kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan sulitnya pengungkapan identitas diri. Hambatan eksternal adalah pelaku tidak memiliki biaya untuk dipulangkan ke negara asalnya atau ke negara ketiga dan kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi kepada PPNS untuk mengungkap tindakan pemalsuan dokumen. Perlu dibuat suatu aturan tegas tentang batasan terhadap tindak pidana keimigrasian, yang harus dikenakan tindakan administratif keimigrasian dan yang dilanjutkan ke proses pro justisia. Perlu dibangun sistem terintegrasi dan sinkron secara on line data kependudukan antar instansi pemerintah khususnya Kantor Imigrasi, Dinas Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Peningkatan pengawasan proses pengeluaran Paspor RI lebih ketat lagi di Kantor Imigrasi. Selanjutnya perlu membangun sistem yang terintegrasi antara Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Kantor Imigrasi secara on line yang dapat mendeteksi orang asing melakukan upaya permohonan paspor Republik Indonesia.
URI: https://repositori.uma.ac.id/123456789/772
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
121803034_file 1.pdfCover48.64 kBAdobe PDFView/Open
121803034_file 2.pdfAbstract119.57 kBAdobe PDFView/Open
121803034_file 3.pdfInroduction130.32 kBAdobe PDFView/Open
121803034_file 4.pdfChapter I168.96 kBAdobe PDFView/Open
121803034_file 5.pdfChapter II450.72 kBAdobe PDFView/Open
121803034_file 6.pdfChapter III112.39 kBAdobe PDFView/Open
121803034_file 8.pdfReference105.16 kBAdobe PDFView/Open
121803034_File 7 (chapter IV-V) .pdf
  Restricted Access
Chapter IV484.26 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.