Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7740
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMarlina-
dc.contributor.advisorLeviza, Jelly-
dc.contributor.authorSitepu, Kartika Dewanty-
dc.date.accessioned2018-01-25T03:50:45Z-
dc.date.available2018-01-25T03:50:45Z-
dc.date.issued2017-06-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7740-
dc.descriptionPenerimaan negara dari sektor pajak masih menjadi primadona sumber pemasukan negara untuk membiayai pembangunan infrastuktur dan keperluan negara lainnya. Kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan pemenuhan kewajiban..1ya masih sangat kurang, Untuk mengatasinya pemerintah melakukan tax reform melalui sistem self assessment sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pelaksanaan pembaharuan sistem yang mengharuskan Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkannya itu belum sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan pemenuhan kewajibannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) dalam hal ini Jurusita untuk melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan yang besifat memaksa. Pemerintah mengesahkan Undangundang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penyampaian Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan. Menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Jurusita dan Wajib Pajak. Analisa data dilakukan secara kualitatifen_US
dc.description.abstractSate revenue from the tax sector is still a belle of the source of state revenues to finance the construction of infrastructure and other state needs. In fact, public awareness to pay taxes and fulfillment is still very low. To overcome, the government reform the taxation through a self assessment system accordance with Law No. 28 of 2007 about General Provisions and Tax Procedures. Implementation of system renewal of the taxpayers calculation in calculating, depositing and reporting itself the amount to be met is not as expected. There still many taxpayers who have not fulfilled their obligations, resulting in an ever increasing arrears from year to year greeting Tax apparatus in. This is the bailiff to make income tax processing. Billing is still not effective without any workable regulations. The government ratified Law No. 19 of 1997 concerning Tax Collection under forced labor having been amended the latest by law No. 19 of 2000, which is used as a basic for carrying out the prevailing actions of forced mail, foreclosure and hostage dispatch Answering the problem is used normative juridical method and juridical empirical research method. The data used are primary data and secondary data. Field study by conducting interviews to informants namely bailiff and taxpayers. Data analysis is done qualitativelyen_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectsurat paksaen_US
dc.subjectpenyitaanen_US
dc.subjectjurusita pajaken_US
dc.subjectKPP pratama binjaien_US
dc.titleImplementasi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjaien_US
dc.typeTesis Magisteren_US
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151803045Kartika.pdfFulltext3.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.