Aspek Hukum Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Undang - Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor : 295/Pid.B/2013/PN.TT)

Abstract

Pembahasan di dalam skripsi ini adlah tentang akibat hukum dengan dilakukannya kekerasan fisik terhadap ANAK dalam suatu lingkungan rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dengan mengadakan penelitian pada pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan. Permasalahan yang diajukan adalah apakah dampak sebuah kekerasan dapat dijelaskan sebagai penganiayaan terhadap anak dan bagaimana hukuman memberikan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan penganiayaan dalam rumah tangga. Untuk membahas Permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara keputusan dan penelitian lapangan yang dilakukan de pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah dampak sebuah kekerasan dapat dijelaskan sebagai penganiayaan terhadap anak adalah didapatkannya bukti-bukti kekerasan pada tubuh dan jiwa anak atau adanya bukti tanda kekerasan seperti luka, cacat dan sebagainya. Tolak ukur sebuah kekerasan dapat dijelaskan sebagai kekerasan fisik terhadap anak tidak hanya berupa suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang terkait dalam suatu rumah tangga tetapi juga mencakup suatu perbuatan meninggalkan seorang anak atau menelantarkan anak, sehingga penelantaran tersebut anak tidak menjadi terurus, mengalami penderitaan baik fisik, mental/psikis majupun sosial dan hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan cara meminta pertanggung jawaban hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pertanggung jawaban hukum tersebut memberikan akibat kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda atau kedua-duanya sekaligus. Sedang saran yang diajukan adalah bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi anak dalam kekerasan fisik, maka dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak perlu dijatuhkan pidana yang setimpal bagi pelakunya. Hal mana dimaksudkan untuk mengasikan para pelaku dari masyarakat dalam waktu relative lama sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan akan dapat menakuti orang lain untuk tidak melakukan pidana dan untuk memberikan pemerataan di bidang keadilan sebaiknya diparitas pidana dihilangkan atau setidaknya dikurangi.