Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7859| Title: | Aspek Hukum Ganti Rugi Tanah untuk Penanganan Bencana Pasca Gempa di Kabupaten Nias (Studi pada di Kecamatan Gunungsitoli |
| Authors: | Tehemano, Gulo |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Sunarmi Lubis, Elvi Zahara |
| Keywords: | Ganti Rugi;tanah;pasca gempa |
| Issue Date: | 22-Sep-2006 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Abstract: | The Natural Disaster in the region of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) and the Nias Island, North Sumatra, on December 26 2004 resulted in damage to most infrastructure and housing in this territory. This disaster was followed with the occurrence of the earthquake in the Nias territory and the surrounding island on March 28 2005. Damage was still happening in the territory the affected coast the direct impact of the earthquake disaster and the tsunami. Besides this damage also happened in the other territory that only was caused by the earthquake, but the continuation earthquake with the strength achieved 8.7 scales reichter caused damage that was difficult enough especially in the Nias Island and Simeulue. Damage and this housing of the infrastructure system caused the decline in the capacity of the infrastructure service drastically in NAD and the Nias Island. The continuation disaster took the fonn of the tectonic earthquake had the force of 8.6 Rechter scales that happened on March 28 2005 in Nias North Sumatra was a natural disaster that was not inferior touching and caused fatalities, property as well as various of the public's other facilities. Saw the background above, then could be formulated by the problem of the status of the land law or the land that was owned by the inhabitants who above were met the building that experienced damage or destruction post the occurrence of the earthquake and the tsunami in the Nias Regency furthermore how the policy and the regulation of compensation of the inbabitants's land for the handling of the disaster post the earthquake in the Nias Regency. To answer this problem the researcher made u e of the methodology of the research that was shaped like a research juridical normative th.at covered the upper study of various instruments of the law that arranged the aspect of the law of land compensation in the handling of the disaster post the earthquake in the Nias Regency. This research will also take the location in the Gunung Sitoli City the Regency Nias North Sumatra, that was the area of the earthquake disaster that was stated as the regional disaster that quite often took fatalities. With the study of literature that gave priority to available legal materials his relations with the problem of land compensation as well as the handling of the disaster post the earthquake in Nias. Results of this research will produce the conclusion that the Status of the law of the community's land that above was received the broken building would the earthquake disaster did not bring the upper change in the status of the law was meant because of the earthquake disaster that happened in the Nias Regency generally to not change the physical condition for the land; the status of upper ownership of the community's Nias land be classed as not all that paid attention to the assurance of the right foundation to the land whether that proprietary rights, the Right for efforts, the Right for the Building, and the other rights, this was proven by the low level of the registration figure of the land in the Body office Land the Nias Regency; the status of the regulation of the rights to the land especially towards land compensation for the development activity post the earthquake disaster nationally was not yet arranged in detail especially that be related to with land compensation. The activity of land compensation for the development activity in the Nias Regency experienced the increase that very fast in connection with the implementation of rehabilitation efforts and the good reconstruction that were carried out by the government and the other side. Saw results of the conclusion then the researcher gave input and the suggestion that is remembering the small size of the registration figure of the land with the right foundation as ownership proof that happens in the Nias Regency it was hoped to the community generally to change the attitude and the behaviour of carelessness of the upper law of aspects the land because although the status of ownership of the available land was inside received the broken building was not based by the status of his ownership was upper legal authentic proof like proprietary rights, HGB, HGU and the other rights. His relations with efforts of land compensation for the development activity for the interests of the public who inside was related to efforts to create the safety of the public in the prevention management and the control of the disaster in the 1ias Regency must pay attention to aspects of justice was based on the provisions of the current law as in arranged in the number Presidential Regulation 36 in 2005. |
| Description: | Bencana alam di kawasan Nanggrae Aceh Darussalam (NAD) dan Pulau Nias, Sumatera Utara, pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengakibatkan kerusakan pada sebagian besar infrastruktur dan perumahan di wilayah tersebut. Bencana ini disusul dengan terjadinya gempa bumi di wilayah Nias dan kepulauan sekitamya pada tanggal 28 Maret 2005. Kerusakan masih terjadi di wilayah pantai yang terkena dampak langsung dari bencana gempa bumi dan tsunami. Di samping itu kerusakan juga terjadi di wilayah lain yang hanya disebabkan oleh gempa bumi, namun gempa bumi susulan dengan kekuatan mencapai 8,7 skala reichter menyebabkan kerusakan yang cukup berat terutama di Pulau Nias dan Simeulue. Kerusakan sistem infrastruktur dan perumahan tersebut telah menyebabkan menurunnya kapasitas pelayanan infrastruktur secara drastis di NAD dan Pulau Nias. Bencana susulan berupa gempa tektonik berkekuatan 8,6 Skala Rechter yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005 di Nias Sumatera Utara rnerupakan suatu bencana alam yang tidak kalah memilukan dan menimbulkan korban jiwa, harta benda serta berbagai fasilitas umum lainnya. Melihat latar belakang di atas, maka dapat dinunuskan permasalahan status hukum tanah atau lahan yang dimiliki oleh penduduk yang di atasnya terdapat bangunan yang mengalami kerusakan atau kehancuran pasca terjadinya gempa dan tsunami di Kabupaten Nias selanjutnya bagaimana kebijakan dan pengaturan ganti rugi tanah penduduk untuk penanganan bencana pasca gempa di Kabupaten Nias. Untuk menjawab permasalahan ini peneliti menggunakan metadolagi penelitian yang bersifat penelitian yuridis normatif ang meliputi telaah atas berbagai instnunen hukum yang mengatur aspek hukum ganti rugi tanah dalam penanganan bencana pasca gempa di Kabupaten Nias . Penelitian ini juga akan mengambil lokasi di Kata Gunungsitoli Kabupaten Nias Sumatera Utara, yang merupakan daerah bencana gempa bumi yang telah din atakan sebagai bencana daerah yang cukup banyak mengambil korban jiwa Dengan studi literatur yang mengutamakan bahan-bahan hukum yang ada hubungannya dengan masalah ganti rugi tanah serta penanganan bencana pasca gempa di Nias. Hasil penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan bahwa Status hukum tanah masyarakat yang di atasnya terdapat bangunan yang rusak akan bencana gempa tidak membawa perubahan atas status hukum dimaksud sebab bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Nias secara umum tidak merubah kondisi fisik tanah; status kepemilikan atas tanah masyarakat Nias tergolong kurang memperhatikan kepastian alas hak atas tanah apakah itu hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan hak-hak lainnya, hal ini dibuktikan rendahnya angka pendaftaran tanah pada kantor Badan Pertahanan Kabupaten Nias; status pengaturan hak-hak atas tanah khususnya dalam upaya ganti rugi tanah bagi kegiatan pembangunan pasca bencana gempa secara nasional belum diatur secara terperinci khususnya yang menyangkut dengan ganti rugi tanah. Kegiatan ganti rugi tanah bagi kegiatan pembangunan di Kabupaten Nias mengalami peningkatan yang sangat pesat sehubungan dengan pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekontruksi baik yang dilakukan pemerintah maupun pihak lain. Melihat hasil kesimpulan maka peneliti memberikan masukan maupun saran yaitu mengingat kecilnya angka pendaftaran tanah dengan alas hak sebagai bukti kepemilikan yang terjadi di Kabupaten Nias diharapkan kepada masyarakat pada umumnya untuk merubah sikap dan perilaku pengabaian aspek-aspek hukum atas tanah karena meskipun status kepemilikan tanah yang ada didalanmya terdapat bangunan yang rusak tidak didasarkan status kepemilikannya atas bukti otentik yang sah seperti Hak Milik, HGB, HGU dan hak-hak lainnya. Hubungannya dengan upaya ganti rugi tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan mnum yang didalamnya terkait dengan upaya menciptakan keselamatan umum dalam pengelolaan pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Nias perlu memperhatikan aspek-aspek keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. |
| URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7859 |
| Appears in Collections: | MT - Master of Law |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 041803016.pdf | Fulltext | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.