Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7895| Title: | Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota |
| Authors: | Sihombing, Bernawati |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Hardy, Jhon Syahriandy |
| Keywords: | mekanisme pembayaran;pembayaran pajak penghasilan;wajib pajak badan |
| Issue Date: | 26-Aug-2003 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Description: | Penerimaan negara perlu ditingkatkan terutama dari pajak. Masyarakat wajib Pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (self assessment) sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib dan terkendali dan Wajib Pajak dalam membayar pajak seperti pajak penghasilan yang merupakan pajak langsung yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota maka dapat diindentifikasikan masalah yang dihadapi adalah "Besarnya Penerimaan Pajak Penghasilan belum mencapai target sebagaimana yang telah diharapkan ". Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka tidak tercapainya target rencana penerimaan seperti yang diharapkan dapat diketahui : 1. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk membayar pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu. 3. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya. 4. Adanya kesalahan dari Wajib Pajak dalam menuliskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Surat Setoran Pajak (SSP), sehingga penerimaan yang seharusnya masuk ke KPP A menjadi ke KPP B. 5. Terlalu besarnya rencana yang dibebankan dalam penerimaan dalam suatu KPP, akibat dari kesalahan dalam menghitung potensi pajak yang ada di wilayah suatu KPP. 6. Kurangnya pengawasan/pembinaan yang dilakukan oleh KPP terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar. 7. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh KPP. |
| URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7895 |
| Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 998300063.pdf | Fulltext | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.