Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7915
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMuis, Abdul-
dc.contributor.advisorSalim, Agus-
dc.contributor.authorH. Multazam-
dc.date.accessioned2018-01-30T07:54:46Z-
dc.date.available2018-01-30T07:54:46Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7915-
dc.description.abstractAdapun yang melatar belakangi permasalahan ini adafah bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang diakui negara sebagai salah satu pengadilan di Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman, ketentuan ini termuat dalam pasal 10 ayat 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan . 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan Agama, 3) Peradilan Militer, 4) Peradilan Tata Usaha Negara Dengan ketentuan Dasar Hukum di atas ditegaskan bahwa Peradilan Agama secara formal sederajat dengan peradilan lainnya. Begitu pula Peradilan Agama adalah satu badan Peradilan Negara sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang berbunyi semua Peradilan di Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang Undangen_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectjurusitaen_US
dc.subjectperadilan agamaen_US
dc.titleEksistensi Jurusita di Pengadilan Agamaen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048400209.pdfFulltext804.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.