Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8107
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLubis, Elvi Zahara-
dc.contributor.advisorHarahap, Abi Jumroh-
dc.contributor.authorGinting, Pratiwi Ulina-
dc.date.accessioned2018-02-19T07:30:45Z-
dc.date.available2018-02-19T07:30:45Z-
dc.date.issued2016-10-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8107-
dc.description.abstractTermination (PHK) is the termination of employment for a particular issue that resulted in termination of rights and obligations between the company's employees or laborers. Labor is any person who can do the job "(inside or outside the employment relationship) in order to produce goods or services to meet community needs. Compensation is reimbursed in the form of money or other property to a person who feels aggrieved because his property was taken and used for the benefit of the crowd activities of production and distribution is done by combining various factors of production, namely the human, natural and capital. The research problem is? (1) How is the role of bipartite and tripartite institutions in resolving disputes layoffs? (2) What are the considerations in deciding disputes layoffs judge unilaterally and without compensation from the company? (3) What are the obstacles and barriers in the legal process PHI (Indusrtial Relations Court)? This type of research in this thesis is normative solely used to obtain complete data as the basis of scientific writings are normative research (literature study). The results of research and discussion to explain that the role of institutions bipartite and tripartite dispute resolution layoffs that the plaintiff has sought to resolve the matter quo deliberation kinship (bipartite), but failed to reach an agreement because the defendant remains at its founding, the plaintiff bestow case a quo to the Department of Labor and Transmigration Deli Serdang. That the consideration of Judges of the workforce laid off unilaterally and without compensation from the company that is in favor of the plaintiff for the most part, and punish the defendant to pay the severance, gratuity, money replacement housing and perobatan and wages of the process to the claimant, and the obstacles and barriers in the legal process PHI is a primary cause of the difficulty of realizing justice in resolving industrial disputes are legal rules governing industrial relations still have some elements of weaknessen_US
dc.description.sponsorshipPemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan” (di dalam atau diluar hubungan kerja) guna menghasilkan barang-barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang lain kepada seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil dan dipakai untuk kepentingan orang banyak.. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi, yaitu manusia, alam dan modal. Permasalahan penelitian ini adalah? (1)Bagaimana peran lembaga Bipartit dan Tripartit dalam menyelesaikan sengketa PHK? (2) Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa PHK sepihak dan tanpa ganti rugi dari perusahaan? (3) Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam proses hukum PHI (Pengadilan Hubungan Indusrtial)? Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh datadata yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adalah Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan). Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa mengenai Peran lembaga bipartit dan tripartit dalam menyelesaikan sengketa PHK yaitu penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara aquo secara musyawarah kekeluargaan (bipartit), akan tetapi gagal mencapai kesepakatan dikarenakan tergugat tetap pada pendiriannya, maka penggugat melimpahkan perkara aquo ke Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang. Bahwa mengenai Pertimbangan Hakim terhadap tenaga kerja yang di PHK secara sepihak dan tanpa ganti rugi dari perusahaan yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dan menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan perobatan dan upah proses kepada penggugat, dan mengenai kendala dan hambatan dalam proses hukum PHI adalah Penyebab utama sulitnya mewujudkan keadilan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah Aturan hukum yang mengatur hubungan industrial masih mempunyai beberapa unsur kelemahanen_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectwork termination, labor, compesationen_US
dc.subjectpemutusan hubungan kerja (PHK), tenaga kerja, ganti rugien_US
dc.titleTinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Yang Di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Secara Sepihak dan Tanpa Ganti Rugi Dari Perusahaan (Studi kasus Putusan No. 33/G/2013/PHI.Mdn )en_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128400230_Pratiwi U.pdffulltext5.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.