Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

Abstract

Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.” BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dan masyarakat desa. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin belum dilakukan sesuai hukum yang berlaku (2) Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin belum terlaksana dengan maksimal. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin Kab. Deli Serdang pada Januari s/d Desember 2014.” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang dilakukan yaitu (1) kategorisasi (2) reduksi (3) interpensi. Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah (1) Peran Badan Permusyawaratan Desa Pasar V Kebun Kelapa dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dilihat dari hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (2) Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.