Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8456
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNasution, Arif-
dc.contributor.advisorNasution, Irwan-
dc.contributor.authorTarigan, Diana Sri Dewi-
dc.date.accessioned2018-03-21T02:43:42Z-
dc.date.available2018-03-21T02:43:42Z-
dc.date.issued2017-02-21-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8456-
dc.descriptionDistrict Office Besitang implementing e-KTP program aims to prevent the occurrence of such opportunities. E-ID card features a chip containing the security code and electronic recording as a means of verification and validation of the data oneself. The electronic records contain biographical data, photograph, signature, fingerprints, and iris (photographs of the retina) of the population. The Central Government has set five (5) stages in order to ensure the accuracy of the data of every citizen so that the e-ID card can not be reproduced or duplicated. Here are five (5) stages in the creation of e-ID card Based on the background of the problems that have been described, the authors formulate the problem as follows: How Standards Service Quality Management In The e-ID In District Besitang Langkat. The process of Public Service in implementation of e-ID, based on a mechanism that has been set that consists of transmission (delivery information), clarity (clarity), and consistency (consistent). Mechanisms used in communications policy by the District Besitang Disdukcapil apparatus when executed properly it will bring changes to the acceleration of the implementation of the policy of e-ID card, with a good service that the apparatus can determine the values in the service process. Services in implementation of e-ID has several first stage is assisted by Kasi Disdukcapil Head Projection and Development to provide socialization to the whole village. Then the second is the apparatus of the District provide socialization back to the elements of village government with the driving element other Village provides socialization to the community to participate in implementing the policy of e-ID by following the process of recording the data of e-ID card held by the District Disdukcapil Besitang. Subdistrict Besitang further improve the quality of service that is considered almost satisfactory in the service process, especially in pembauatan e-ID card. people can feel satisfied and comfortable when carrying out the service. Conducting should outreach program through the village chief to the community, to assist in the dissemination and understanding of information to the public, on matters relating to service activities in the District Besitang. Capable of Carrying service is not burdensome and difficult for people Besitang, service is simple and easy to understand.en_US
dc.description.abstractKantor Kecamatan Besitang menerapkan program e-KTP bertujuan untuk mencegah terjadinya peluang tersebut. E-KTP ini memiliki sebuah chip yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data diri seseorang. Rekaman elektronik ini berisi biodata, pasfoto, tanda tangan, sidik jari, dan iris (foto retina) penduduk. Pemerintah Pusat telah menetapkan 5 (lima) tahapan agar menjamin keakuratan data dari setiap warga sehingga e-KTP tersebut tidak dapat diperbanyak atau digandakan. Berikut 5 (lima) tahap dalam pembuatan e-KTP Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Standar Kualitas Pelayanan Di Dalam Pengurusan e-KTP Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Proses Pelayanan Publik dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP, berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan bahwa terdiri dari transmission (penyampaian informasi), clarity (kejelasan), dan consistency (konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi kebijakan oleh aparatur Disdukcapil Kecamatan Besitang apabila dijalankan dengan baik maka akan membawa perubahan pada akselerasi pelaksanaan kebijakan e-KTP, dengan layanan yang baik tersebut maka aparatur dapat mengetahui nilai-nilai dalam proses pelayanan tersebut. Pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP ini mempunyai beberapa tahapan pertama adalah Kepala Disdukcapil dibantu dengan Kasi Proyeksi dan Pengembangan untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh Desa. Kemudian kedua adalah aparatur Kecamatan memberikan sosialisasi kembali kepada elemen-elemen pemerintahan Desa dengan elemen penggerak Desa lainnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan kebijakan e-KTP dengan mengikuti proses perekaman data e-KTP yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kecamatan Besitang. Kecamatan Besitang lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang dianggap hampir memuaskan dalam proses pelayanan khususnya dalam pembauatan e- KTP. masyarakat dapat merasa puas dan nyaman saat melaksanakan pelayanan. Hendaknya Mengadakan program penyuluhan melalui kepala Desa kepada masyarakat, untuk membantu penyebaran dan pemahaman informasi kepada masyarakat, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan di Kecamatan Besitang. Mampu Menyelenggarakan pelayanan yang tidak memberatkan dan menyulitkan masyarakat Besitang, pelayanan yang sederhana dan mudah dipahami.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectkualitas pelayananen_US
dc.subjectktp elektroniken_US
dc.titleStandart Kualitas Pelayanan Di Dalam Pengurusan e-KTP Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkaten_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
Appears in Collections:SP - Government Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
138510002.pdfFulltext1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.