Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/846
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSukamto-
dc.date.accessioned2017-08-15T12:24:33Z-
dc.date.available2017-08-15T12:24:33Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/123456789/846-
dc.descriptionBanyak modus operandi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu caranya adalah melalui pemalsuan dokumen pembuatan paspor. Pemalsuan dokumen pembuatan paspor pada dasarnya tidak menunjuk pada paspor palsu tetapi lebih mengarah kepada dipalsukannya dokumen-dokumen tertentu dalam suatu pembuatan paspor. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, bagaimana peranan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam pencegahan pemalsuan dokumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana kendala dan upaya pencegahan pemalsuan dokumen tindak pidana perdagangan orang wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Belawan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan aspek hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah dapat dikategorikannya perbuatan tindak pidana perdagangan orang sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena objek perdagangan manusia tidak lagi mendapatkan hak-hak kebebasannya sebagaimana manusia layaknya karena haknya dikungkung oleh pelaku tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Peranan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam pencegahan pemalsuan dokumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah melaksanakan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan pemberian pelayanan dalam proses penerbitan paspor yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas III Belawan sebagai salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan terjadinya pemalsuan dokumen dalam pembuatan dokumen. Kendala pencegahan pemalsuan dokumen tindak pidana perdagangan orang wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Belawan adalah: terstruktur sistem pengelolaan pemalsuan dokumen persyaratan penerbitan paspor secara baik sehingga sulit diberantas. dan masih banyaknya warga Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mencari jalan gampang dengan cara memalsukan identitas diri.en_US
dc.description.abstractMany modus operandi committed by various parties in relation to the crime of trafficking in persons. One way is through the falsification of documents for a passport. Document forgery passport basically refers to the false passport but rather lead to dipalsukannya certain documents in a passport. The problems posed in this research is how the legal aspects of the eradication of human trafficking, how the role of Class II Belawan Immigration Office in the prevention of falsification of documents to prevent the crime of trafficking in persons and how constraints and efforts to prevent the falsification of documents a criminal offense of trafficking in persons jurisdictions Immigration Office Class II Belawan. The data analysis used in this study is qualitative analysis is a process to organize and sort the data into patterns, categories and basic outline that match the theme and can be formulated a working hypothesis as suggested by the data. Results of research and discussion explains the legal aspects of the eradication of trafficking in persons are able to act are categorized crime of trafficking in persons as a violation of human rights because human trafficking object no longer have rights like freedom as human beings because their rights contained by the perpetrators of the crime of human trafficking. Role of Class II Belawan Immigration Office in the prevention of falsification of documents to prevent the crime of trafficking in persons is executing authority Belawan Immigration Office Class II service delivery in the process of issuing passports that are intended for Indonesian citizens who have fulfilled the requirements determined by the provisions of law and carry out the interview process in Class III Belawan Immigration Office as one of the efforts made to anticipate misuse of the falsification of documents in document creation. Constraints prevention of document forgery crime of trafficking in people jurisdictions Class II Belawan Immigration Office are: structured management system requirements document forgery issuance of passports is good so difficult to eradicate. and there are many citizens of Indonesia and the Indonesian Workers Candidates who seek an easy way by means of falsifying identityen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectPemalsuanen_US
dc.subjectDokumenen_US
dc.subjectPasporen_US
dc.subjectPerdagangan Orangen_US
dc.titlePeranan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen Pembuatan Paspor Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131803030_file 1.pdfCover113.46 kBAdobe PDFView/Open
131803030_file 2.pdfAbstract90.03 kBAdobe PDFView/Open
131803030_file 3.pdfIntroduction91.77 kBAdobe PDFView/Open
131803030_file 4.pdfChapter I156.91 kBAdobe PDFView/Open
131803030_file 5.pdfChapter II248.73 kBAdobe PDFView/Open
131803030_file 6.pdfChapter III85.67 kBAdobe PDFView/Open
131803030_file 8.pdfReference105.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.