Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/847| Title: | Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penipuan |
| Authors: | Nugroho, Nur |
| Keywords: | Pencegahan;Tindak Pidana;Pencucian Uang;BNI Cabang Usu |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Abstract: | Formally, the prevention and eradication of money laundering in Indonesia began on 17 April 2002, ie when the enactment of Law No. 15 of 2002 on Money Laundering. Before the enactment of this Act phases of prevention of money laundering have been done but its scope is limited to banks. This can be demonstrated through a set of regulations issued by the banking authority, better known as Bank Indonesia Regulation concerning Know Your Customer. Urgency of this arrangement, of course based on solid arguments, especially regarding the impact of the money laundering activity in the economy and to meet the principles of effective bank supervision. Money laundering can undermine the national economy because it usually money laundering carried out by mixing illicit money with legal tender, so that a legitimate business will not compete with companies who are honest, undermining the integrity of the financial markets due to the financial institutions (financial institutions) even rely on proceeds crime can face the danger of liquidity; resulting in loss of control of the government on policy. This research was conducted in Bank BNI Cabang USU. In conducting the study, researchers conducted a study of documents about matters relating to the Prevention of Money Laundering. Fields that deal with money laundering in Bank BNI Cabang USU is the Compliance Division, in line with the needs after the end of 2015, the field of prevention is replaced by the Internal Controls under direct by branch managers. In carrying out its supervisory duties USU Bank BNI has implemented Law No. 8 of the AML 2011 about TPPU with Bank Indonesia Regulation No. 11/28 / PBI / by applying the principle to know the Customer and step in stages in accordance with Circular No. 11/31 / DPNP Year 2009 Standard Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Banks |
| Description: | Secara formal, upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia dimulai pada tanggal 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum Undang Undang ini diberlakukan tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan namun lingkupnya hanya terbatas pada bank. Hal ini dapat ditunjukkan melalui seperangkat regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan yang lebih dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Urgensi pengaturan ini, tentu didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif. Pencucian uang dapat merongrong perekonomian Nasional karena biasanya pencucian uang dilakukan dengan mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang jujur, merongrong integritas pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (financial institutions) bahkan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas; mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan.Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Cabang USU. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti melakukan studi dokumen tentang hal hal yang berhubungan dengan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bidang yang menangani TPPU pada Bank BNI Cabang USU adalah Divisi Kepatuhan, seiring dengan kebutuhan setelah akhir tahun 2015, bidang pencegahan diganti dengan Kontrol Internal yang berada dibawah langsung oleh Manejer cabang. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya Bank BNI cabang USU telah menerapkan Undang Undang No 8 tahun 20110 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum |
| URI: | https://repositori.uma.ac.id/123456789/847 |
| Appears in Collections: | MT - Master of Law |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 131803036_file 1.pdf | Cover | 115.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 131803036_file 2.pdf | Abstract | 115.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 131803036_file 3.pdf | Introduction | 124.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 131803036_file 4.pdf | Chapter I | 180.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 131803036_file 5.pdf | Chapter II | 305.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 131803036_file 6.pdf | Chapter III | 122.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 131803036_file 8.pdf | Reference | 117.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.