Peranan POLRI Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan Undang - Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polresta Medan)

Abstract

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dan bagaimana sebenranya fungsi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam mengantisipasi tindak pidana kekerasan tersebut. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan apakah yang menjadi dasar sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 padahal KUH Pidana telah mengaturnya. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita di kalangan rumah tangga adalah posisi dari kenyataan yang dihadapi wanita itu sendiri dibandingkan dengan jender pria, sehingga pelaku tindak kekerasan akan dapat mengesampingkan efek yang merugikannya apabila perbuatannya tersebut ditujukan kepada wanita. Selain itu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita khususnya isteri adalah tidak adanya ketentuan di dalam KUH Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan apabila ia melakukannya terhadap wanita. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita dilakukan pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperkecil disparitas pidana, sehingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ini merasakan ketakutan apabila ia dihadapkan dengan akibat-akibat perbuatannya yang akan dijatuhi dengan hukuman berat. Usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita dapat juga dilakukan dengan menempatkan hakim-hakim wanita di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi kaum wanita, maka dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap wanita perlu dijatuhkan pidana yang setimpal (berat) bagi pelakunya. Hal mana dimaksudkan untuk mengasingkan para pelaku dari masyarakat dalam waktu relatif lama sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan akan dapat menakuti orang lain untuk tidak melakukan pidana.