Putusan Pengadilan yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan)

Ningsih, Julia Kurnia

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8732

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Suhatrizal	-
dc.contributor.advisor	Syafaruddin	-
dc.contributor.author	Ningsih, Julia Kurnia	-
dc.date.accessioned	2018-05-14T05:23:17Z	-
dc.date.available	2018-05-14T05:23:17Z	-
dc.date.issued	2008	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8732	-
dc.description	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 {KUHAP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember tahun 1981 dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, sejak saat diundangkannya secara resmi menggantikan HlR yang berlaku sebelumnya Polisi. Jaksa dan Hakim tidak boleh sewenang-wenang menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan diluar KUHAP yang mengandung ketentuan acara pidana. Memang dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai batasan tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Namun Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili diluar dari ruang lingkup yang didakwakan. Dalam kasus Psikotropika oleh terdakwa Lim Bun Pin di Pengadilan Negeri Medan ini membahas permasalahan tentang penjatuhan putusan pengadilan yang tidak berdasarkan surat dakwaan. Dimana pengadilan menjatuhkan putusan bebas dari kedua dakwaan dan putusan penghukuman terhadap hal-hal yang kemudian terungkap dan terbukti dipersidangan, walaupun hal-hal tersebut tidak didakwakan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norrna hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui di lapangan yaitu Di Pengadilan Negeri Medan. Dengan aturan aturan hukum yang ada seperti ;KUHAP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.untuk memperoleh data digunakan data primer dan data sekunder. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dapat berkeyakinan dan bebas menilai serta menafsiran hukum secara benar. Selain itu dalam perkembangannya, Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana diluar dari delik yang didakwakan teiapi dalam hal delik tersebut sejenis atau lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan. Oleh karena itu pada kasus psikotropika di Pengadilan Negeri Medan ini, dimana putusan hakim tidak berdasarkan surat dakwaan dianggap sah menurut hukum, karena hakim berpedoman pada hak dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Memang hal ini tidak sesuai dengan KUHAP, namun hakim tidak ingin salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum tanpa bermaksud mengabaikan kepentingan terdakwa, karena kasus ini menyangkut kelangsungan hidup banyak orang dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya penyimpangan ini tergambar kesimpulan bahwa hukum acara pidana kita masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum yang membangun dan belum maksimal menampung aspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalarn masyarakat.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.subject	pengadilan	en_US
dc.subject	surat dakwaan	en_US
dc.title	Putusan Pengadilan yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan)	en_US
dc.type	Skripsi Sarjana	en_US
Appears in Collections:	SP - Criminal Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
048400005.pdf	Fulltext	1.06 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record