Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perdana, Surya | - |
dc.contributor.advisor | Nasution, Mirza | - |
dc.contributor.author | Hutasoit, Thomson | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T03:32:19Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T03:32:19Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8743 | - |
dc.description | Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah sangat penting guna memberikan pelayanan pemerintah yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat atau penduduk sebagai salah satu unsur negara dapat terlindungi. Pemerintah melalui aparatur birokrasi terus dituntut untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundangundangan lainnya maupun melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dengan demikian penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan administrasi kependudukan jelas akan memperbaiki dan menata lebih baik administrasi kependudukan yang benar dan akurat dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat khususnya tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang benar dan akurat, sehingga diharapkan seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memilikinya Berdasarkan latar belakang diatas, menimbulkan suatu perumusan masalah yaitu: a) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam penerbitan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan ? b) Bagaimana kendala atau faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ? c) Bagaimana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada masyarakat ? Pada penelitian yang berlokasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan ini, dilakukan analisis untuk mengetahui proses penerapan prinsip good governance kepada masyarakat dalam pengelolaan administrasi kependudukan dengan analisa data kualitatif berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan telah dilaksankan dengan aturan dimulai dari berkas yang harus dipenuhi, tata cara, sampai diterbitkan dan diterimanya dokumen oleh masyarakat, dan bagi pelanggar telah dikenai sanksi baik sanksi administratif berupa denda maupun sanksi pidana penjara. Kemudian masih terdapat kendala baik interen maupun eksteren yang mengakibatkan pendataan administrasi kependudukan khususnya penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk belum maksimal sehingga masih banyak penduduk belum memilikinya. Dari 43.073 kepala keluarga, baru 16.187 atau 37,58 % kepala keluarga yang sudab memiliki Kartu Keluarga. Sementara dari 117.043 orang wajib Kartu Tanda Penduduk, baru 61.468 atau 52,51 % yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk. Sedang pemberian sanksi administratif berupa denda bagi penduduk yang terlambat membuat KTP baru atau memperpanjang KTP tidak banyak berpengaruh kepada meningkatnya penduduk memiliki KK dan KTP, dimana dari Januari sampai 31 Maret 2012 pengurusan KK dan KTP yang didenda sebanyak 1.167 dari 1.172 atau sebesar 99,57 % dan yang tidak di denda hanya 5 dari 1.172 atau sebesar 0,43 %. Masih rendahnya penduduk memiliki KK dan KTP adalah karena KK dan KTP baru diurus apabila diperlukan (utility) berarti orang mematuhi hukum adalah karena kegunaan daripada hukum tersebut, atau manusia menyadari kalau dia hendak pantas dan teratur maka diperlukan kaedah. Selanjutnya prinsip-prinsip good governance telah dilaksanakan walaupun masih perlu disempurnakan khususnya masih sering terjadi kekuranghati-hatian petugas pada dinas atau pemerintah, dan masih kurangnya pemberian informasi yang benar kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat belum mengetahui peraturan administrasi kependudukan khususnya penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. | en_US |
dc.description.abstract | Application of the principles of good governance in the management of population administration is very important to provide good government services to the community, so that the community or the population as one element of the country can be protected. Government through the bureaucratic apparatus continues to be required to continue to provide excellent service to the public pursuant to Act No. 23 of 2006 and other legislation as well as through policies that pro-people. Thus the application of the principles of good governance in the management of population administration clearly will improve and better organize administration that is true and accurate and increase awareness of and compliance with the legal community, especially about the importance of ownership Family Card of civil documents and identity cards are correct and accurate, so it is expected that all people living in the territory of the Republic of Indonesia may have it. Based on the above background, leads to a formulation of the problem, namely: a) How does the implementation of Law No. 23 of 2006 in the household registration documents and the issuance of identity cards in the District Humbang Hasundutan? b) What constraints or limiting factors encountered in the Family Card issuance of civil documents and identity cards? c) How does the service of civil documents issuance of family card and identity cards made by local government Humbang Hasundutan to the public? In the study, this located the Department of Population and Civil District Hasundutan Humbang this, an analysis to determine the aplication of the principles of good governance to the people in the administration population with qualitative data analysis based on data collected in the department of population and civil District Humbang Hasundutan. From the survey results revealed that the process of publishing the Family Card and Resident Identity Card at the Department of Population and Civil District has undertaken Humbang Hasundutan with the rules of the beam begins to be met, procedures, up to and receipt of documents published by the society, and the offenders have been subject to sanctions both fines and administrative sanctions of imprisonment sanctions. Then there are both internal and ekstern constraints that resulted in the arrangement of the population administration, especially family card issuance and identity cards have not been up so many people still do not have it. Of the 43.073 households, 16.187 or 37.58% of new households that already have a family card. While 117.043 people of compulsory identity cards, the new 61.468 or 52.51%, which already have identity cards. Being the provision of administrative sanctions fines for people who are late making a new ID card or ID card does not have much effect extending to the increasing population has KK and ID card, which from January to March 31, 2012, KTP and KK arrangements are fined as much as 1.167 of 1.172 or by 99.57% and that is not in the fine only 5 of 1.172 or by 0.43%. The low population had KK and the ID Card is due to the new ID card administered if required (utility) means people comply with the law is because the usefulness of the law, or the man realized he wanted to appropriated and necessary basis then siwak. Furthermore the principles of good governance have been implemented, although still need to be refined still common particular attention to the officer or government agency, and is still a lack of provision of correct information to the public so that there are still many people do not know the population, especially the issuance of administrative regulations and the Family Card Card population. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | prinsip good governance | en_US |
dc.subject | pengelolaan administrasi kependudukan | en_US |
dc.subject | kepatuhan hukum | en_US |
dc.subject | penduduk | en_US |
dc.subject | population | en_US |
dc.subject | legal compliance | en_US |
dc.title | Penerapan Prinsiip Good Governance dalam Pengelolaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan | en_US |
dc.type | Tesis Magister | en_US |
Appears in Collections: | MT - Master of Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
101803010.pdf | Fulltext | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.